Semarang (ANTARA) -
Salah satu kepala desa yang melaporkan bansos adalah Kades Tijayan Joko Laksono yang terlihat emosional saat menyampaikan semrawutnya data bansos di desanya.
"Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," katanya dalam Bahasa Jawa.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan bansos bagi 133.555 orang terdampak PPKM
Baca juga: Semarang kombinasikan penyaluran bansos tunai dengan vaksinasi
Joko menjelaskan bantuan sosial tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran karena ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima yang dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bansos.
Menurut dia, hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga sehingga pihaknya juga kebingungan karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, itukan aneh, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke Bu Risma," katanya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan yang seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan.
"Padahal itu banyak jandanya, Pak. Tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," katanya.
Kesemrawutan data bansos mengenai data ganda juga disampaikan Kepala Dusun di Desa Barongan bernama Suyuti.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data, akhirnya penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang 'dobel-dobel' Pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST, bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan Pak," ujar Kadus Suyuti.
Kades Plawikan Lilik Ratnawati mengaku sudah melaporkan mengenai data ganda penerima bansos kepada petugas pengelola data, namun sampai sekarang belum ada perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat, maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar juga sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini dan berharap segera direspon.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah, nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Ganjar juga berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu sebab jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau mesti dikembalikan.
"Ya, meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya 'nggo nyeneng-nyenengke'. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa dan mereka siap betul," ujarnya.
Baca juga: Kurangi kebocoran, Pemkot Pekalongan luncurkan sistem retribusi pasar elektronik
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dicurhati sejumlah kepala desa seluruh Kabupaten Klaten mengenai semrawutnya penyaluran bantuan sosial pada Rembug Desa yang berlangsung secara daring di Semarang, Senin.
Salah satu kepala desa yang melaporkan bansos adalah Kades Tijayan Joko Laksono yang terlihat emosional saat menyampaikan semrawutnya data bansos di desanya.
"Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," katanya dalam Bahasa Jawa.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan bansos bagi 133.555 orang terdampak PPKM
Baca juga: Semarang kombinasikan penyaluran bansos tunai dengan vaksinasi
Joko menjelaskan bantuan sosial tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran karena ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima yang dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bansos.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya, dia justru malah dapat, padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Dapat bantuan lagi, pusing saya," ujarnya.
Menurut dia, hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga sehingga pihaknya juga kebingungan karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, itukan aneh, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke Bu Risma," katanya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan yang seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan.
"Padahal itu banyak jandanya, Pak. Tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," katanya.
Kesemrawutan data bansos mengenai data ganda juga disampaikan Kepala Dusun di Desa Barongan bernama Suyuti.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data, akhirnya penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang 'dobel-dobel' Pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST, bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan Pak," ujar Kadus Suyuti.
Kades Plawikan Lilik Ratnawati mengaku sudah melaporkan mengenai data ganda penerima bansos kepada petugas pengelola data, namun sampai sekarang belum ada perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat, maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar juga sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini dan berharap segera direspon.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah, nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Ganjar juga berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu sebab jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau mesti dikembalikan.
"Ya, meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya 'nggo nyeneng-nyenengke'. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa dan mereka siap betul," ujarnya.
Baca juga: Kurangi kebocoran, Pemkot Pekalongan luncurkan sistem retribusi pasar elektronik