Purwokerto (ANTARA) - Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengembangkan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Terkait dengan hal itu, Prodi PPKn FKIP UMP menggelar Workshop Kurikulum dengan tema "Reviu Kurikulum PPKn dan Analisis Mekanisme Prosedur Konversi Nilai dan SKS Mata Kuliah dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)" secara daring dan luring di Ruang Sidang Baru FKIP UMP, Kamis (15/7).
Workshop yang diikuti dari berbagai kalangan mulai dari guru PPKn, kepala sekolah, alumni, mahasiswa, dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn serta dosen dari lingkungan UMP maupun perguruan tinggi dari beberapa wilayah Indonesia itu menghadirkan pakar kurikulum PPKn Prof Dr Sapriya MEd yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) sekaligus Guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Workshop Kurikulum Efi Miftah Faridli, MPd mengatakan kegiatan workshop kurikulum kerja sama MBKM merupakan salah satu amanah dari pemerintah.
"Itu karena Prodi PPKn UMP berhasil lolos mendapatkan hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)," katanya.
Baca juga: UMP terjunkan mahasiswa sebagai sukarelawan COVID-19 di Banyumas
Saat membuka Workshop Kurikulum, Dekan FKIP UMP Drs Eko Suroso MPd mengataka reviu kurikulum perlu dilakukan untuk penyesuian kurikulum MBKM, sehingga pihaknya membutuhkan beberapa informasi.
"Oleh karena itu, kami mengundang Prof Sapriya untuk memberikan pencerahan agar kurikulum PPKn UMP dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga menghasilkan lulusan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Sementara saat menjadi moderator dalam acara Workshop Kurikulum, Ketua Prodi PPKn UMP Dr Elly Hasan Sadeli MPd memaparkan deskripsi kurikulum Prodi PPKn UMP serta rancangan kegiatan yang dilakukan pada program MBKM.
"Program MBKM pada Prodi PPKn UMP, pertama akan dilakukan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa antarprogram studi dalam satu universitas yang sama dan dilakukan pada semester 4. Kedua, pertukaran mahasiswa dalam satu prodi beda universitas bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan yang diikuti oleh mahasiswa semester 5, serta ketiga, proyek kemanusiaan yang berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh mahasiswa semester 5," katanya.
Saat menyampaikan materi pengantar, pakar kurikulum Prof Sapriya menjelaskan tentang masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum.
Menurut dia, masalah kurikulum yang utama adalah selalu ada kesenjangan antara yang dikaitkan oleh pusat dan implementasi di lapangan.
Baca juga: Mahasiswa PPG Prajabatan UMP ikuti Kursus Pembina Pramuka
"Sebenarnya kesenjangan itu dirasakan oleh semua negara. Bedanya, di negara lain tidak terlalu tinggi, karena infrastruktur pendidikan telah tersedia dengan baik dan merata. Sedangkan di negara berkembang, kesenjangan terjadi karena infrastruktur yang tersedia sangat terbatas," katanya.
Menurut dia, ada empat poin penting dalam pengembangan kurikulum MBKM, yaitu kurikulum MBKM itu sendiri, analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM, kerangka kurikulum PPKn berbasis MBKM, serta strategi implementasi pada prosedur konversi nilai dan SKS mata kuliah.
"Esensi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional," katanya.
Ia mengatakan analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM diawali dengan menentukan desain kurikulum MBKM yang sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran untuk kemudian dilakukan pertukaran mahasiswa, program magang, maupun kewirausahaan.
Berkaitan dengan konversi nilai dan SKS mata kuliah, kata dia, hal itu dilakukan dengan membuat paket kurikulum serta merumuskan bobot SKS yang dapat disetarakan.
Dalam kesempatan itu, Prof Sapriya mengapresiasi draf kurikulum program studi PPKn UMP meskipun ada sedikit catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Terkait dengan hal itu, dia menyarankan agar mata kuliah yang disediakan, mendukung capaian lulusan yang telah dirancang. (EHS)
Baca juga: Prodi PPKn UMP gugah nalar kritis mahasiswa melalui lomba esai nasional
Baca juga: Prodi Sastra Inggris UMP peroleh akreditasi Baik Sekali
Terkait dengan hal itu, Prodi PPKn FKIP UMP menggelar Workshop Kurikulum dengan tema "Reviu Kurikulum PPKn dan Analisis Mekanisme Prosedur Konversi Nilai dan SKS Mata Kuliah dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)" secara daring dan luring di Ruang Sidang Baru FKIP UMP, Kamis (15/7).
Workshop yang diikuti dari berbagai kalangan mulai dari guru PPKn, kepala sekolah, alumni, mahasiswa, dan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn serta dosen dari lingkungan UMP maupun perguruan tinggi dari beberapa wilayah Indonesia itu menghadirkan pakar kurikulum PPKn Prof Dr Sapriya MEd yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) sekaligus Guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Workshop Kurikulum Efi Miftah Faridli, MPd mengatakan kegiatan workshop kurikulum kerja sama MBKM merupakan salah satu amanah dari pemerintah.
"Itu karena Prodi PPKn UMP berhasil lolos mendapatkan hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)," katanya.
Baca juga: UMP terjunkan mahasiswa sebagai sukarelawan COVID-19 di Banyumas
Saat membuka Workshop Kurikulum, Dekan FKIP UMP Drs Eko Suroso MPd mengataka reviu kurikulum perlu dilakukan untuk penyesuian kurikulum MBKM, sehingga pihaknya membutuhkan beberapa informasi.
"Oleh karena itu, kami mengundang Prof Sapriya untuk memberikan pencerahan agar kurikulum PPKn UMP dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga menghasilkan lulusan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Sementara saat menjadi moderator dalam acara Workshop Kurikulum, Ketua Prodi PPKn UMP Dr Elly Hasan Sadeli MPd memaparkan deskripsi kurikulum Prodi PPKn UMP serta rancangan kegiatan yang dilakukan pada program MBKM.
"Program MBKM pada Prodi PPKn UMP, pertama akan dilakukan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa antarprogram studi dalam satu universitas yang sama dan dilakukan pada semester 4. Kedua, pertukaran mahasiswa dalam satu prodi beda universitas bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan yang diikuti oleh mahasiswa semester 5, serta ketiga, proyek kemanusiaan yang berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh mahasiswa semester 5," katanya.
Saat menyampaikan materi pengantar, pakar kurikulum Prof Sapriya menjelaskan tentang masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum.
Menurut dia, masalah kurikulum yang utama adalah selalu ada kesenjangan antara yang dikaitkan oleh pusat dan implementasi di lapangan.
Baca juga: Mahasiswa PPG Prajabatan UMP ikuti Kursus Pembina Pramuka
"Sebenarnya kesenjangan itu dirasakan oleh semua negara. Bedanya, di negara lain tidak terlalu tinggi, karena infrastruktur pendidikan telah tersedia dengan baik dan merata. Sedangkan di negara berkembang, kesenjangan terjadi karena infrastruktur yang tersedia sangat terbatas," katanya.
Menurut dia, ada empat poin penting dalam pengembangan kurikulum MBKM, yaitu kurikulum MBKM itu sendiri, analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM, kerangka kurikulum PPKn berbasis MBKM, serta strategi implementasi pada prosedur konversi nilai dan SKS mata kuliah.
"Esensi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional," katanya.
Ia mengatakan analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM diawali dengan menentukan desain kurikulum MBKM yang sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran untuk kemudian dilakukan pertukaran mahasiswa, program magang, maupun kewirausahaan.
Berkaitan dengan konversi nilai dan SKS mata kuliah, kata dia, hal itu dilakukan dengan membuat paket kurikulum serta merumuskan bobot SKS yang dapat disetarakan.
Dalam kesempatan itu, Prof Sapriya mengapresiasi draf kurikulum program studi PPKn UMP meskipun ada sedikit catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Terkait dengan hal itu, dia menyarankan agar mata kuliah yang disediakan, mendukung capaian lulusan yang telah dirancang. (EHS)
Baca juga: Prodi PPKn UMP gugah nalar kritis mahasiswa melalui lomba esai nasional
Baca juga: Prodi Sastra Inggris UMP peroleh akreditasi Baik Sekali