Semarang (ANTARA) -
"Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".
Demikian kutipan pesan Ir. Soekarno yang menjadi kalimat pembuka Gubernur Ganjar Pranowo usai melantik para kepala daerah yang memenangi Pilkada Serentak 2020 itu.
Baca juga: Pelantikan 21 paslon terpilih secara daring-luring
Ganjar menyampaikan pesan tersebut karena ingin semua bupati/wali kota yang terpilih tidak lupa dengan visi-misinya, dan setelah dilantik harus segera melaksanakannya demi kesejahteraan rakyat.
"Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi," tutur Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga meminta para kepala daerah yang dilantik agar mempercepat penanganan COVID-19 di daerah masing-masing, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.
"Saya minta untuk daerah-daerah rawan bencana, segera koordinasi, program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Semarang, Demak saya minta serius dan intens menangani ini. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi 'emergency'," ujarnya.
Daerah-daerah penyangga, lanjut Ganjar, juga harus bahu-membahu menyelesaikan persoalan bencana ini dan kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman, serta penghijauan, sedangkan kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.
"Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga," ungkanya.
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas serta tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.
"Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan 'online' (daring), karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," ujarnya.
Pada pelantikan tersebut, tiga kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal, serta Kabupaten Semarang dilantik secara langsung, sedangkan lainnya secara daring.
Kepala daerah yang mengikuti pelantikan daring dari Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, dan Pemalang.
Sementara itu, empat bupati/wali kota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan bupati/wakil bupati sebelumnya belum habis.(LHP)
Baca juga: Pemkot Magelang hanya undang 25 orang pada pelatikan wali kota
Baca juga: Kapolda minta masyarakat hindari kerumunan saat pelantikan kepala daerah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pesan Proklamator Ir. Soekarno mengenai kekuasaan hanyalah milik rakyat saat melantik 17 kepala daerah yang memenangi Pilkada Serentak 2020 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat.
"Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".
Demikian kutipan pesan Ir. Soekarno yang menjadi kalimat pembuka Gubernur Ganjar Pranowo usai melantik para kepala daerah yang memenangi Pilkada Serentak 2020 itu.
Baca juga: Pelantikan 21 paslon terpilih secara daring-luring
Ganjar menyampaikan pesan tersebut karena ingin semua bupati/wali kota yang terpilih tidak lupa dengan visi-misinya, dan setelah dilantik harus segera melaksanakannya demi kesejahteraan rakyat.
"Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi," tutur Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga meminta para kepala daerah yang dilantik agar mempercepat penanganan COVID-19 di daerah masing-masing, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.
"Saya minta untuk daerah-daerah rawan bencana, segera koordinasi, program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Semarang, Demak saya minta serius dan intens menangani ini. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi 'emergency'," ujarnya.
Daerah-daerah penyangga, lanjut Ganjar, juga harus bahu-membahu menyelesaikan persoalan bencana ini dan kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman, serta penghijauan, sedangkan kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.
"Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga," ungkanya.
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas serta tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.
"Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan 'online' (daring), karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," ujarnya.
Pada pelantikan tersebut, tiga kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal, serta Kabupaten Semarang dilantik secara langsung, sedangkan lainnya secara daring.
Kepala daerah yang mengikuti pelantikan daring dari Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, dan Pemalang.
Sementara itu, empat bupati/wali kota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan bupati/wakil bupati sebelumnya belum habis.(LHP)
Baca juga: Pemkot Magelang hanya undang 25 orang pada pelatikan wali kota
Baca juga: Kapolda minta masyarakat hindari kerumunan saat pelantikan kepala daerah