Semarang (ANTARA) -
"'Statement' 'lockdown' itu gampang, harus 'lockdown', oke, tapi kan turunannya banyak yang harus diselesaikan. Tidak semudah itu, benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil 'grade' yang kedua," katanya di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi desakan kepada pemerintah agar menerapkan "lockdown" di seluruh Pulau Jawa.
Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori "lockdown", namun belakangan kasus COVID-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah 'lockdown', tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Ganjar: PPKM tahap pertama di Jateng cukup bagus
Baca juga: Ganjar surati semua kepala daerah terkait perpanjangan PPKM
Ganjar berpendapat saat ini yang dibutuhkan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
Untuk itu, dirinya sudah meminta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi lainnya yang menangani bisnis dan perekonomian agar terus mengedukasi adaptasi baru.
Ganjar mencontohkan restoran, mal, pasar, dan rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.
"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa, sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," katanya.
Pemerintah, lanjut Ganjar, sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.
Kendati demikian, kata Ganjar, PPKM saja masih kurang sehingga harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja.
"Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterima kasih pada seluruh bupati/wali kota yang serentak melakukan PPKM ini. Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati/wali kota," ujarnya. (LHP)
Baca juga: Sekda: Tak ada penutupan jalan utama selama PPKM Kota Magelang
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut penerapan "lockdown" untuk mengantisipasi bertambahnya kasus COVID-19 di Pulau Jawa tidak mudah karena banyak pertimbangan dan persoalan yang harus diselesaikan.
"'Statement' 'lockdown' itu gampang, harus 'lockdown', oke, tapi kan turunannya banyak yang harus diselesaikan. Tidak semudah itu, benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil 'grade' yang kedua," katanya di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi desakan kepada pemerintah agar menerapkan "lockdown" di seluruh Pulau Jawa.
Menurut Ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori "lockdown", namun belakangan kasus COVID-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah 'lockdown', tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Ganjar: PPKM tahap pertama di Jateng cukup bagus
Baca juga: Ganjar surati semua kepala daerah terkait perpanjangan PPKM
Ganjar berpendapat saat ini yang dibutuhkan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
Untuk itu, dirinya sudah meminta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi lainnya yang menangani bisnis dan perekonomian agar terus mengedukasi adaptasi baru.
Ganjar mencontohkan restoran, mal, pasar, dan rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.
"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa, sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," katanya.
Pemerintah, lanjut Ganjar, sudah melakukan banyak cara untuk menekan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang saat ini sedang berlangsung.
Kendati demikian, kata Ganjar, PPKM saja masih kurang sehingga harus ada dukungan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan alternatif agar mereka semua tetap bisa bekerja.
"Meski begitu, PPKM di Jawa Tengah ini memiliki dampak positif, saya berterima kasih pada seluruh bupati/wali kota yang serentak melakukan PPKM ini. Itu wujud kesadaran yang luar biasa dari seluruh bupati/wali kota," ujarnya. (LHP)
Baca juga: Sekda: Tak ada penutupan jalan utama selama PPKM Kota Magelang