Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah membentuk tim monitor dan evaluasi pelayanan air minum, sanitasi, dan higiene (Water, Sanitation, and Hygiene/WASH) masyarakat hingga kelurahan guna meningkatkan partisipasi publik dalam layanan tersebut.
"Tim monev (monitor dan evaluasi) sangat efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan WASH," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Handini Rahayu sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota yang diterima di Magelang, Jumat.
Saat ini sudah ada 11 tim monitor dan evaluasi WASH yang masing-masing beranggotakan empat atau lima sukarelawan. Pemerintah kota menargetkan tahun ini 17 kelurahan yang ada di Magelang memiliki tim monitor dan evaluasi.
Baca juga: Laporan Keuangan Pemkot Magelang empat kali berturut-turut capai WTP
"Enam kelurahan lagi akan kita bentuk dalam waktu dekat sebelum habis tahun 2020," kata Handini.
"Tim monev menangkap masalah yang terjadi di lapangan. Tim lalu menyampaikan ke forkom (forum komunikasi WASH), sehingga dapat ditangani dengan cepat. Sebaliknya, ketika ada informasi atau program dari pemerintah, forkom bisa cepat menyampaikan ke tim monev dan monev menyampaikan ke masyarakat," katanya.
Di lapangan, kata dia, tim monitor dan evaluasi akan secara langsung melihat permasalahan terkait pelayanan air bersih, sanitasi, dan higiene kemudian melakukan pemetaan masalah dan menyampaikannya ke pemerintah.
Saat ini di Kota Magelang masih ada sekitar 1.074 keluarga yang buang air besar sembarangan (BABS). Mereka memiliki jamban di rumah, namun saluran pembuangan pada jamban langsung menuju ke sungai.
"Harusnya pembuangan ditampung di septic tank (tangki septik) sendiri. Kalau tidak sanggup membuat sendiri bisa dengan cara komunal, dan pemerintah bisa bantu. Bisa pula kita akseskan ke Bank Magelang dalam bentuk kredit," kata Handini.
Pemerintah Kota Magelang menargetkan wilayahnya bebas dari BABS pada 2021. (hms)
Baca juga: 434 PKL Kota Magelang terima modal usaha
Baca juga: Pemkot Magelang minta warga pelihara hasil TMMD
"Tim monev (monitor dan evaluasi) sangat efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan WASH," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Handini Rahayu sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota yang diterima di Magelang, Jumat.
Saat ini sudah ada 11 tim monitor dan evaluasi WASH yang masing-masing beranggotakan empat atau lima sukarelawan. Pemerintah kota menargetkan tahun ini 17 kelurahan yang ada di Magelang memiliki tim monitor dan evaluasi.
Baca juga: Laporan Keuangan Pemkot Magelang empat kali berturut-turut capai WTP
"Enam kelurahan lagi akan kita bentuk dalam waktu dekat sebelum habis tahun 2020," kata Handini.
"Tim monev menangkap masalah yang terjadi di lapangan. Tim lalu menyampaikan ke forkom (forum komunikasi WASH), sehingga dapat ditangani dengan cepat. Sebaliknya, ketika ada informasi atau program dari pemerintah, forkom bisa cepat menyampaikan ke tim monev dan monev menyampaikan ke masyarakat," katanya.
Di lapangan, kata dia, tim monitor dan evaluasi akan secara langsung melihat permasalahan terkait pelayanan air bersih, sanitasi, dan higiene kemudian melakukan pemetaan masalah dan menyampaikannya ke pemerintah.
Saat ini di Kota Magelang masih ada sekitar 1.074 keluarga yang buang air besar sembarangan (BABS). Mereka memiliki jamban di rumah, namun saluran pembuangan pada jamban langsung menuju ke sungai.
"Harusnya pembuangan ditampung di septic tank (tangki septik) sendiri. Kalau tidak sanggup membuat sendiri bisa dengan cara komunal, dan pemerintah bisa bantu. Bisa pula kita akseskan ke Bank Magelang dalam bentuk kredit," kata Handini.
Pemerintah Kota Magelang menargetkan wilayahnya bebas dari BABS pada 2021. (hms)
Baca juga: 434 PKL Kota Magelang terima modal usaha
Baca juga: Pemkot Magelang minta warga pelihara hasil TMMD