Purbalingga (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menginformasikan bahwa pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dibuka hingga 13 Oktober 2020.
"Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2020 mendatang," kata anggota KPU Purbalingga bidang Divisi Parmas, SDM, dan Kampanye Andri Supriyanto di Purbalingga, Kamis.
Dia mengatakan saat ini rekrutmen telah mulai dilaksanakan pada tingkat desa.
"Rekrutmen sudah mulai dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratannya antara lain merupakan Warga Negara Indonesia, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun, independen, dan tidak sedang menjalani hukuman," katanya.
Persyaratan lainnya, kata dia, calon anggota KPPS harus memastikan bahwa dirinya bisa bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon.
"Nantinya tahapan seleksi akan dimulai dengan seleksi administrasi dan wawancara oleh PPS. Selanjutnya PPS menetapkan dalam surat keputusan atas nama KPU," katanya.
Selain itu, kata dia, calon anggota KPPS juga perlu menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas
Dia berharap seluruh proses pelaksanaan rekrutmen KPPS akan berlangsung dengan baik dan lancar.
Dia mengatakan bahwa KPU Purbalingga akan merekrut sebanyak 14.903 anggota KPPS untuk bertugas di Pilkada Serentak 2020 di wilayah setempat.
"KPU Purbalingga akan merekrut 14.903 anggota KPPS, dan 4.258 orang anggota Linmas yang akan bertugas dalam gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020," katanya.
Dia menjelaskan jumlah KPPS yang diperlukan sebanyak 14.903 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 2.129.
Dia menambahkan masa kerja KPPS akan dimulai pada 24 November hingga 23 Desember 2020.
"Nantinya mereka akan bekerja dengan protokol kesehatan yang difasilitasi oleh KPU Purbalingga guna mencegah penyebaran COVID-19," katanya.
KPU Purbalingga juga akan merekrut sebanyak 4.258 petugas Linmas yang akan bertugas menjaga keamanan di tempat pemungutan suara.
"Kami akan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Purbalingga sedangkan pembiayaan melekat pada anggaran KPU Purbalingga," katanya.