Semarang (ANTARA) -
"Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh, kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, ya mari pemerintah membantu, maka butuh kerja sama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah," kata Ganjar di Semarang, Minggu.
Menurut Ganjar, potensi penyebab penularan COVID-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren sehingga dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi.
Selain itu, lanjut dia, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren mengenai stigma orang yang terpapar COVID-19 juga harus segera diubah.
"Ini penting karena kalau enggak akan menjadi keresahan, maka kita mesti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama, memang penting untuk kita bicara," ujarnya.
"Sebenarnya itu terjadi ya sama kayak di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan, maka kita siap untuk membantu," katanya.
Ganjar menyebutkan pengecekan penerapan protokol kesehatan terus dilakukan hingga saat ini, bahkan secara khusus, Gerakan Jogo Santri terus digencarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
"Kalau dipulangkan, khawatirnya mereka akan memberikan penyebaran di kampungnya masing-masing. Tahan dulu, jangan dipulangkan begitu saja, laporkan ke kami, kami akan bantu apa yang diperlukan pondok pesantren dalam rangka penanganan ini," ujarnya.
Terkait dengan itu, Gus Yasin juga meminta seluruh pengasuh pondok pesantren yang menjadi klaster COVID-19 agar berkoordinasi dengan tim gugus tugas.(LHP)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat perlu penerapan protokol kesehatan khusus serta kerja sama antara pemerintah dengan para ulama dan pengasuh dalam menangani klaster COVID-19 di sejumlah pondok pesantren.
"Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh, kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, ya mari pemerintah membantu, maka butuh kerja sama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah," kata Ganjar di Semarang, Minggu.
Menurut Ganjar, potensi penyebab penularan COVID-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren sehingga dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi.
Selain itu, lanjut dia, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren mengenai stigma orang yang terpapar COVID-19 juga harus segera diubah.
"Ini penting karena kalau enggak akan menjadi keresahan, maka kita mesti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama, memang penting untuk kita bicara," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan penanganan COVID-19 di pondok pesantren harus dilakukan dengan cepat mengingat ponpes menjadi salah satu tempat yang berpotensi menjadi klaster.
"Sebenarnya itu terjadi ya sama kayak di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan, maka kita siap untuk membantu," katanya.
Ganjar menyebutkan pengecekan penerapan protokol kesehatan terus dilakukan hingga saat ini, bahkan secara khusus, Gerakan Jogo Santri terus digencarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Sementara itu, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, meminta pihak terkait tidak memulangkan para santri pondok pesantren di beberapa kabupaten yang menjadi klaster baru COVID-19 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran ke daerah lain.
"Kalau dipulangkan, khawatirnya mereka akan memberikan penyebaran di kampungnya masing-masing. Tahan dulu, jangan dipulangkan begitu saja, laporkan ke kami, kami akan bantu apa yang diperlukan pondok pesantren dalam rangka penanganan ini," ujarnya.
Terkait dengan itu, Gus Yasin juga meminta seluruh pengasuh pondok pesantren yang menjadi klaster COVID-19 agar berkoordinasi dengan tim gugus tugas.(LHP)