Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melalui Satgas COVID-19 setempat akan melakukan tes usap ulang secara acak terhadap para pegawai di kantor-kantor pelayanan guna mengantisipasi terjadinya penularan virus corona jenis baru.
"Kantor pelayanan itu utamanya yang melayani masyarakat. Kami akan coba lakukan tes usap lagi di kantor-kantor pelayanan," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu kepada wartawan terkait dengan upaya mengantisipasi adanya klaster perkantoran dalam penularan COVID-19 khususnya di kantor-kantor pelayanan.
Dalam hal ini, sejumlah kasus positif COVID-19 telah ditemukan di beberapa kantor pelayanan milik Pemkab Banyumas.
"Kemarin sudah banyak yang saya sampaikan, ada enam puskesmas. Lima puskemas sudah berjalan (beroperasi kembali, red.), hari ini satu puskesmas sedang dibersihkan, mungkin besok sudah bisa melayani lagi," kata Bupati.
Selain itu, kata dia, seorang pegawai Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang kadang bertugas di Mal Pelayanan Publik setempat serta seorang tenaga medis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini juga terkonfirmasi positif COVID-19.
"Di DPRD Kabupaten Banyumas juga ada dua anggota (yang terkonfirmasi positif COVID-19), ada indikasi kuat bisa berkembang. Kami masih menunggu hasil swab atau tes usap," katanya.
Menurut dia, pihaknya telah berunding dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas dan sepakat untuk menutup sementara gedung dan kegiatan DPRD hingga hari Rabu (26/8).
Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan penyisiran terhadap seluruh kontak erat dua anggota DPRD Kabupaten Banyumas maupun pegawai Dinnakerkop UKM dan BKMIA Kartini yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan pihaknya berencana akan melakukan tes usap ulang secara acak terhadap para pegawai di kantor-kantor pelayanan tersebut guna mengantisipasi penularan COVID-19.
"Untuk tenaga kesehatan di puskesmas, semuanya sudah dites usap. Untuk kantor-kantor pelayanan yang lain, akan tes usap ulang secara acak supaya terjaga bahwa itu memang aman," tegasnya.
Dalam hal ini, kata dia, tes usap ulang secara acak akan dilakukan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Purwokerto, dan beberapa instansi lainnya.
Disinggung mengenai pelaksanaan tes usap di instansi swasta maupun BUMN khususnya perbankan, Bupati mengatakan hal itu dikoordinasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya tidak ada "rush".
"Perbankan itu dikoordinasi oleh OJK, mereka sudah menjadwalkan supaya tidak ada 'rush'. Kalau misalnya satu kesatuan, katakanlah positif semuanya, itu 'rush' kan, nanti bergelombang," jelasnya.
Sementara untuk instansi lainnya seperti Kantor Pos, kata dia, pihaknya akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan tes usap guna menanggulangi COVID-19.
"Kami akan mengusulkan apakah mereka akan dites usap massal oleh kami atau melaksanakannya sendiri. Kami sampai saat ini baru melakukan tes usap massal sebanyak 8.000 sampel, masih tersedia alokasi sebanyak 12.000," katanya.
Terkait dengan penutupan kantor yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, dia mengatakan hal itu tergantung dari jumlah orang yang terkonfirmasi maupun situasi dan kedisplinan pegawainya.
"Kalau mereka ceroboh, otomatis daripada kita menanggung risiko yang lebih besar, ya kami tutup. Tapi kalau mereka dispilin, menjaga jarak, kebersihannya tertata dengan baik, kami bisa mengerti (sehingga tidak perlu ditutup sementara)," katanya.
Saat dihubungi melalui telepon, Kepala Kantor OJK Purwokerto Sumarlan mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah Pemkab Banyumas dalam penanganan COVID-19.
Menurut dia, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masing-masing perbankan sudah dilaksanakan.
"Cuma kemarin ada yang terpapar di BSM (Bank Syariah Mandiri Purwokerto, red.) itu. Kami, OJK mengimbau khususnya lembaga keuangan untuk mendukung arahan dari pemerintah daerah," katanya.
Ia mengatakan beberapa perbankan sudah diimbau untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan lebih ketat.
Bahkan, kata dia, di Kantor OJK Purwokerto juga sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dilakukan penyemprotan disinfektan sebanyak dua kali dalam seminggu, dan melakukan tes cepat terhadap para pegawainya.
Menurut dia, semua itu dilakukan Kantor OJK Purwokerto untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
"Masalah COVID-19 ini kan dampaknya juga ke perbankan. Jadi, nanti kalau penanganannya bagus, ya kami harapkan dampak di perbankan dan perekonomian semuanya menjadi baik," katanya.
Berdasarkan data pantauan COVID-19 yang disajikan melalui laman covid19.banyumaskab.go.id per tanggal 22 Agustus 2020, pukul 07.39 WIB, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sejak bulan Maret 2020 di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan tercatat sebanyak 288 orang.
Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 233 orang atau 80,9 persen dinyatakan sembuh, 48 orang atau 16,7 persen dalam perawatan, dan 7 orang atau 2,4 persen meninggal dunia.
"Kantor pelayanan itu utamanya yang melayani masyarakat. Kami akan coba lakukan tes usap lagi di kantor-kantor pelayanan," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu kepada wartawan terkait dengan upaya mengantisipasi adanya klaster perkantoran dalam penularan COVID-19 khususnya di kantor-kantor pelayanan.
Dalam hal ini, sejumlah kasus positif COVID-19 telah ditemukan di beberapa kantor pelayanan milik Pemkab Banyumas.
"Kemarin sudah banyak yang saya sampaikan, ada enam puskesmas. Lima puskemas sudah berjalan (beroperasi kembali, red.), hari ini satu puskesmas sedang dibersihkan, mungkin besok sudah bisa melayani lagi," kata Bupati.
Selain itu, kata dia, seorang pegawai Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang kadang bertugas di Mal Pelayanan Publik setempat serta seorang tenaga medis Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) Kartini juga terkonfirmasi positif COVID-19.
"Di DPRD Kabupaten Banyumas juga ada dua anggota (yang terkonfirmasi positif COVID-19), ada indikasi kuat bisa berkembang. Kami masih menunggu hasil swab atau tes usap," katanya.
Menurut dia, pihaknya telah berunding dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas dan sepakat untuk menutup sementara gedung dan kegiatan DPRD hingga hari Rabu (26/8).
Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan penyisiran terhadap seluruh kontak erat dua anggota DPRD Kabupaten Banyumas maupun pegawai Dinnakerkop UKM dan BKMIA Kartini yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan pihaknya berencana akan melakukan tes usap ulang secara acak terhadap para pegawai di kantor-kantor pelayanan tersebut guna mengantisipasi penularan COVID-19.
"Untuk tenaga kesehatan di puskesmas, semuanya sudah dites usap. Untuk kantor-kantor pelayanan yang lain, akan tes usap ulang secara acak supaya terjaga bahwa itu memang aman," tegasnya.
Dalam hal ini, kata dia, tes usap ulang secara acak akan dilakukan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Purwokerto, dan beberapa instansi lainnya.
Disinggung mengenai pelaksanaan tes usap di instansi swasta maupun BUMN khususnya perbankan, Bupati mengatakan hal itu dikoordinasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya tidak ada "rush".
"Perbankan itu dikoordinasi oleh OJK, mereka sudah menjadwalkan supaya tidak ada 'rush'. Kalau misalnya satu kesatuan, katakanlah positif semuanya, itu 'rush' kan, nanti bergelombang," jelasnya.
Sementara untuk instansi lainnya seperti Kantor Pos, kata dia, pihaknya akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan tes usap guna menanggulangi COVID-19.
"Kami akan mengusulkan apakah mereka akan dites usap massal oleh kami atau melaksanakannya sendiri. Kami sampai saat ini baru melakukan tes usap massal sebanyak 8.000 sampel, masih tersedia alokasi sebanyak 12.000," katanya.
Terkait dengan penutupan kantor yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, dia mengatakan hal itu tergantung dari jumlah orang yang terkonfirmasi maupun situasi dan kedisplinan pegawainya.
"Kalau mereka ceroboh, otomatis daripada kita menanggung risiko yang lebih besar, ya kami tutup. Tapi kalau mereka dispilin, menjaga jarak, kebersihannya tertata dengan baik, kami bisa mengerti (sehingga tidak perlu ditutup sementara)," katanya.
Saat dihubungi melalui telepon, Kepala Kantor OJK Purwokerto Sumarlan mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah Pemkab Banyumas dalam penanganan COVID-19.
Menurut dia, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masing-masing perbankan sudah dilaksanakan.
"Cuma kemarin ada yang terpapar di BSM (Bank Syariah Mandiri Purwokerto, red.) itu. Kami, OJK mengimbau khususnya lembaga keuangan untuk mendukung arahan dari pemerintah daerah," katanya.
Ia mengatakan beberapa perbankan sudah diimbau untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan lebih ketat.
Bahkan, kata dia, di Kantor OJK Purwokerto juga sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dilakukan penyemprotan disinfektan sebanyak dua kali dalam seminggu, dan melakukan tes cepat terhadap para pegawainya.
Menurut dia, semua itu dilakukan Kantor OJK Purwokerto untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
"Masalah COVID-19 ini kan dampaknya juga ke perbankan. Jadi, nanti kalau penanganannya bagus, ya kami harapkan dampak di perbankan dan perekonomian semuanya menjadi baik," katanya.
Berdasarkan data pantauan COVID-19 yang disajikan melalui laman covid19.banyumaskab.go.id per tanggal 22 Agustus 2020, pukul 07.39 WIB, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sejak bulan Maret 2020 di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan tercatat sebanyak 288 orang.
Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 233 orang atau 80,9 persen dinyatakan sembuh, 48 orang atau 16,7 persen dalam perawatan, dan 7 orang atau 2,4 persen meninggal dunia.