Kudus (ANTARA) - Sebanyak 50 warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang berada di perantauan batal difasilitasi pulang karena ketatnya aturan yang harus dipenuhi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diberikan bantuan kebutuhan pokok.
"Pekan ini, Pemkab Kudus akan mengirimkan bantuan paket sembako senilai Rp600.000 ke Jakarta untuk diberikan kepada 50 orang warga Kudus yang terdampak penyakit virus corona (COVID-19)," kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo ditemui usai menerima 500 paket sembako dari BPR BKK Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Ia mengungkapkan paket sembako senilai Rp600.000 berisi beras, gula, sarimi, teh, dan lain-lainnya.
Sebetulnya, lanjut dia, Pemkab Kudus sudah berupaya membantu pemulangan mereka yang berada di Jakarta karena semuanya sudah tidak bekerja alias mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan, bus penjemputan mereka juga sudah disediakan namun prosedurnya yang begitu rumit, akhirnya mereka tidak jadi dipulangkan.
Baca juga: Gubernur Jateng bantu santri yang tidak bisa mudik akibat pandemi
Hasil komunikasi dengan perwakilan warga Kudus yang berada di perantauan, mereka tidak mendapatkan bantuan karena bantuan tersebut khusus untuk warga yang ber-KTP DKI.
"Sebagai bentuk perhatian pemkab, mereka awalnya hendak diberi bantuan sebesar Rp600.000 per orang, namun karena rata-rata bekerja sebagai tukang bangunan, sehingga tidak memiliki rekening tabungan. Gantinya, mereka diberikan paket sembako," ujarnya.
Total anggaran yang disiapkan Pemkab Kudus sebesar Rp30 juta untuk diberikan kepada 50-an warga tersebut.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan warga Kudus yang berada di perantauan.
"Mudah-mudahan, bantuan yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran. Demikian halnya, bantuan dari BPR BKK Jati Kudus juga bisa diberikan kepada mereka yang berhak," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, pandemi COVID-19 berdampak di segala sektor, termasuk perekonomian masyarakat.
Dalam penyalurannya, kata dia, perlu dilakukan secara transparan dan verifikasi data harus terus dilakukan di tingkat kecamatan dan desa karena bantuan cukup banyak mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa serta dari pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: Undip pasok bahan pangan bagi mahasiswa yang tidak mudik
"Pekan ini, Pemkab Kudus akan mengirimkan bantuan paket sembako senilai Rp600.000 ke Jakarta untuk diberikan kepada 50 orang warga Kudus yang terdampak penyakit virus corona (COVID-19)," kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo ditemui usai menerima 500 paket sembako dari BPR BKK Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Ia mengungkapkan paket sembako senilai Rp600.000 berisi beras, gula, sarimi, teh, dan lain-lainnya.
Sebetulnya, lanjut dia, Pemkab Kudus sudah berupaya membantu pemulangan mereka yang berada di Jakarta karena semuanya sudah tidak bekerja alias mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan, bus penjemputan mereka juga sudah disediakan namun prosedurnya yang begitu rumit, akhirnya mereka tidak jadi dipulangkan.
Baca juga: Gubernur Jateng bantu santri yang tidak bisa mudik akibat pandemi
Hasil komunikasi dengan perwakilan warga Kudus yang berada di perantauan, mereka tidak mendapatkan bantuan karena bantuan tersebut khusus untuk warga yang ber-KTP DKI.
"Sebagai bentuk perhatian pemkab, mereka awalnya hendak diberi bantuan sebesar Rp600.000 per orang, namun karena rata-rata bekerja sebagai tukang bangunan, sehingga tidak memiliki rekening tabungan. Gantinya, mereka diberikan paket sembako," ujarnya.
Total anggaran yang disiapkan Pemkab Kudus sebesar Rp30 juta untuk diberikan kepada 50-an warga tersebut.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan warga Kudus yang berada di perantauan.
"Mudah-mudahan, bantuan yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran. Demikian halnya, bantuan dari BPR BKK Jati Kudus juga bisa diberikan kepada mereka yang berhak," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, pandemi COVID-19 berdampak di segala sektor, termasuk perekonomian masyarakat.
Dalam penyalurannya, kata dia, perlu dilakukan secara transparan dan verifikasi data harus terus dilakukan di tingkat kecamatan dan desa karena bantuan cukup banyak mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa serta dari pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah pusat maupun daerah.
Baca juga: Undip pasok bahan pangan bagi mahasiswa yang tidak mudik