Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berharap normalisasi Sungai Juwana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat bisa segera dituntaskan sehingga banjir yang setiap tahun terjadi bisa dihindarkan, kata Bupati Pati Haryanto.
"Kabupaten Pati dilalui Sungai Juwana dengan panjang sekitar 61 kilometer. Sedangkan anggaran yang dikucurkan tahun ini untuk normalisasi berkisar Rp100 miliar," ujarnya saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa.
Ia mengungkapkan anggaran normalisasi sebesar itu, belum termasuk normalisasi untuk anak-anak sungai dari Sungai Juwana yang menjadi kewenangan balai besar.
Bupati menyebutkan bahwa permasalahan banjir merupakan momok tersendiri setiap tahun.
"Setiap kali memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Pati pasti selalu membahas soal dampak banjir. Meskipun faktanya, banjir yang terjadi tersebut hanya sesaat saja," ujarnya.
Selain berharap normalisasi Sungai Juwana dituntaskan, dia juga berharap revitalisasi jalur kereta segera direalisasikan.
Baca juga: Dianggar Rp40 miliar, Pemkab Pati siap bantu sosialisasi normalisasi Sungai Juwana
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pati juga menyampaikan beberapa inovasi yang saat ini telah berjalan dan dikembangkan sejak lama, yakni layanan pajak daerah online atau daring.
Di antaranya, untuk pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, pajak parkir, PPJ, pajak sarang burung walet.
Ia menegaskan bahwa layanan pajak daerah secara daring akan terus dikembangkan agar dapat terkoneksi dengan perbankan, OPD, masyarakat serta RSUD.
Pembayaran pajak daerah juga akan diupayakan bisa dilayani di toko modern maupun kantor pos yang memang memiliki jaringan hingga di desa-desa di Kabupaten Pati.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pemerintah daerah setiap ada pengaduan segera merespons agar komunikasi bisa berjalan dengan baik.
"Disitulah titik temu antara rakyat dan pemerintah, sekaligus arti penting hadirnya negara," ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi aduan masyarakat, di antaranya mengenai validitas data Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur jalan, dan permasalahan pendidikan.
Terkait masalah pendidikan, lanjut Ganjar, satu hal terpenting terkait tingkat kesejahteraan guru.
"Protes guru sudah banyak. Saya ingin bilang, GTT dan PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) bisa tidak di masing-masing kabupaten dibayar dengan standar upah minimum kabupaten. Kalau belum bisa, yang penting dinaikkan, supaya progresnya setiap tahun kelihatan. DPRD di kabupaten juga perhatikan soal ini," tandasnya.
Baca juga: Pemkab Pati harapkan normalisasi Sungai Juwana tuntas 2020
"Kabupaten Pati dilalui Sungai Juwana dengan panjang sekitar 61 kilometer. Sedangkan anggaran yang dikucurkan tahun ini untuk normalisasi berkisar Rp100 miliar," ujarnya saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa.
Ia mengungkapkan anggaran normalisasi sebesar itu, belum termasuk normalisasi untuk anak-anak sungai dari Sungai Juwana yang menjadi kewenangan balai besar.
Bupati menyebutkan bahwa permasalahan banjir merupakan momok tersendiri setiap tahun.
"Setiap kali memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Pati pasti selalu membahas soal dampak banjir. Meskipun faktanya, banjir yang terjadi tersebut hanya sesaat saja," ujarnya.
Selain berharap normalisasi Sungai Juwana dituntaskan, dia juga berharap revitalisasi jalur kereta segera direalisasikan.
Baca juga: Dianggar Rp40 miliar, Pemkab Pati siap bantu sosialisasi normalisasi Sungai Juwana
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pati juga menyampaikan beberapa inovasi yang saat ini telah berjalan dan dikembangkan sejak lama, yakni layanan pajak daerah online atau daring.
Di antaranya, untuk pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, pajak parkir, PPJ, pajak sarang burung walet.
Ia menegaskan bahwa layanan pajak daerah secara daring akan terus dikembangkan agar dapat terkoneksi dengan perbankan, OPD, masyarakat serta RSUD.
Pembayaran pajak daerah juga akan diupayakan bisa dilayani di toko modern maupun kantor pos yang memang memiliki jaringan hingga di desa-desa di Kabupaten Pati.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pemerintah daerah setiap ada pengaduan segera merespons agar komunikasi bisa berjalan dengan baik.
"Disitulah titik temu antara rakyat dan pemerintah, sekaligus arti penting hadirnya negara," ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi aduan masyarakat, di antaranya mengenai validitas data Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur jalan, dan permasalahan pendidikan.
Terkait masalah pendidikan, lanjut Ganjar, satu hal terpenting terkait tingkat kesejahteraan guru.
"Protes guru sudah banyak. Saya ingin bilang, GTT dan PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) bisa tidak di masing-masing kabupaten dibayar dengan standar upah minimum kabupaten. Kalau belum bisa, yang penting dinaikkan, supaya progresnya setiap tahun kelihatan. DPRD di kabupaten juga perhatikan soal ini," tandasnya.
Baca juga: Pemkab Pati harapkan normalisasi Sungai Juwana tuntas 2020