Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berharap normalisasi Sungai Juwana bisa dituntaskan pada tahun 2020, mengingat tahun 2019 Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Rp40 miliar sehingga normalisasinya belum menyeluruh.
"Kami memang sangat berharap tidak hanya dianggarkan Rp40 miliar, melainkan ada kelanjutannya pada tahun 2020 sekaligus penuntasannya," kata Bupati Pati Haryanto saat menerima rombongan Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Pati dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi, di Pati, Selasa.
Agar bisa segera tuntas, dia berharap, pada APBN perubahan 2019 juga dianggarkan kembali.
Apabila normalisasi Sungai Juwana bisa tuntas, katanya, bisa menyelesaikan genangan banjir yang terjadi di daerah rawa-rawa di sekitar bantaran Sungai Juwana yang selama ini belum teratasi dengan luas mencapai 8.000 hektare.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati, dalam penangananannya menjadi kewenangan pusat.
Apabila musim hujan, maka sering terjadi banjir dan saat musim kemarau akan terjadi kekeringan.
"Semua ini terjadi karena dilalui bantaran Sungai Juwana yang panjangnya mencapai 61 kilometer mulai dari hulu sampai dengan hilir. Beberapa kali memang dinormalisasi, namun tidak bisa tuntas karena belum menyeluruh," ujarnya.
Menurut dia permasalahan tersebut merupakan tantangan besar, tidak hanya Kabupaten Pati namun juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pihak yang berwenang, karena pemerintah daerah memang tidak mampu untuk mengatasinya, meski dari pusat sudah ada detail engineering design (DED) atau bestek gambar kerja detailnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan terkait normalisasi Sungai Juwana sejak dari tahun 2016 hingga 2018 memang belum ada hasil.
"Tahun 2019 memang sudah dianggarkan sebesar Rp40 miliar. Saat ini mulai dilelang dan bulan depan sudah mulai bisa dikerjakan," ujarnya.
Dengan datang berkunjung langsung ke Pati, tentunya menjadi wujud kepedulian dari Komisi V DPR RI terhadap masyarakat Pati.
Ia menegaskan program normalisasi Sungai Juwana benar-benar akan dikawal sekaligus diajukan di tahun 2020 akan dianggarkan total serta bertahap.
"Terkait masalah penambatan, di muaranya ada kapal-kapal yang ditambatkan dan menjadi wewenangnya Komisi IV. Kami akan menyampaikannya kepada Komisi IV DPR untuk memanggil kementeriannya terkait masalah penambatan tersebut," ujarnya.
"Kami memang sangat berharap tidak hanya dianggarkan Rp40 miliar, melainkan ada kelanjutannya pada tahun 2020 sekaligus penuntasannya," kata Bupati Pati Haryanto saat menerima rombongan Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Pati dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi, di Pati, Selasa.
Agar bisa segera tuntas, dia berharap, pada APBN perubahan 2019 juga dianggarkan kembali.
Apabila normalisasi Sungai Juwana bisa tuntas, katanya, bisa menyelesaikan genangan banjir yang terjadi di daerah rawa-rawa di sekitar bantaran Sungai Juwana yang selama ini belum teratasi dengan luas mencapai 8.000 hektare.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati, dalam penangananannya menjadi kewenangan pusat.
Apabila musim hujan, maka sering terjadi banjir dan saat musim kemarau akan terjadi kekeringan.
"Semua ini terjadi karena dilalui bantaran Sungai Juwana yang panjangnya mencapai 61 kilometer mulai dari hulu sampai dengan hilir. Beberapa kali memang dinormalisasi, namun tidak bisa tuntas karena belum menyeluruh," ujarnya.
Menurut dia permasalahan tersebut merupakan tantangan besar, tidak hanya Kabupaten Pati namun juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pihak yang berwenang, karena pemerintah daerah memang tidak mampu untuk mengatasinya, meski dari pusat sudah ada detail engineering design (DED) atau bestek gambar kerja detailnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan terkait normalisasi Sungai Juwana sejak dari tahun 2016 hingga 2018 memang belum ada hasil.
"Tahun 2019 memang sudah dianggarkan sebesar Rp40 miliar. Saat ini mulai dilelang dan bulan depan sudah mulai bisa dikerjakan," ujarnya.
Dengan datang berkunjung langsung ke Pati, tentunya menjadi wujud kepedulian dari Komisi V DPR RI terhadap masyarakat Pati.
Ia menegaskan program normalisasi Sungai Juwana benar-benar akan dikawal sekaligus diajukan di tahun 2020 akan dianggarkan total serta bertahap.
"Terkait masalah penambatan, di muaranya ada kapal-kapal yang ditambatkan dan menjadi wewenangnya Komisi IV. Kami akan menyampaikannya kepada Komisi IV DPR untuk memanggil kementeriannya terkait masalah penambatan tersebut," ujarnya.