Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan kiat-kiat Jateng menjadi provinsi paling berintegritas dan terbaik dalam gerakan antikorupsi di Indonesia berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan skor 78,26.
"Capaian tersebut berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat," katanya di Semarang, Selasa.
Ia mengungkapkan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat sebagai Gubernur Jateng, yang pertama dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan.
"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem, yakni penerapan 'e-government', 'e-budgeting', pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses," ujarnya.
Bahkan, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jateng dari eselon I sampai IV dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.
Pejabat di lingkungan Pemprov Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.
Orang nomor satu di Jateng itu, juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemerintah daerah.
Bahkan, lelang jabatan itu menjadi bagian reformasi birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati dan Direktur RSUD Batang tandatangani zona integritas WBK-WBBM
Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, Ganjar menyebutkan proses selanjutnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng harus memiliki akun media sosial.
"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat, bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungutan liar dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.
Namun, kata Ganjar, yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi, adalah contoh yang diberikan pimpinan.
Politikus PDI Perjuangan itu, menganalogikan gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya orang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama bagian kepala atau bagian paling atas.
Untuk itu, Ganjar juga turun tangan sendiri melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata Inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga menjadi yang terbaik tingkat nasional.
"Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional," ujarnya.
Baca juga: 7 PN belum penuhi syarat zona integritas
Kendati demikian, Ganjar menilai masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi, maka selain "update" sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan termasuk pelibatan masyarakat diperluas.
Ganjar juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif sehingga dirinya juga mengajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar, dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.
"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya inikan kebiasaan yang diulang-ulang, kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak 'ngarep-arep'. Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," katanya.
Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, sejak Juli 2017 hingga Juli 2018.
Dalam survei itu aspek yang dinilai antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo.
KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah.
Berikut provinsi yang menempati tiga besar hasil survei integritas yang dirilis KPK selain Jawa Tengah di peringkat pertama, ada Jawa Timur di posisi kedua dengan skor 74,96, disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63, sedangkan Jawa Barat di peringkat tujuh dengan skor 72,97 dan DKI Jakarta hanya menempati peringkat ke sembilan dengan skor 68,45.(Kom)
Baca juga: Ciptakan zona integritas, BPCB Jateng bentuk agen perubahan
Baca juga: Pekalongan canangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi
"Capaian tersebut berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat," katanya di Semarang, Selasa.
Ia mengungkapkan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat sebagai Gubernur Jateng, yang pertama dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan.
"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem, yakni penerapan 'e-government', 'e-budgeting', pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses," ujarnya.
Bahkan, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jateng dari eselon I sampai IV dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.
Pejabat di lingkungan Pemprov Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.
Orang nomor satu di Jateng itu, juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemerintah daerah.
Bahkan, lelang jabatan itu menjadi bagian reformasi birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati dan Direktur RSUD Batang tandatangani zona integritas WBK-WBBM
Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, Ganjar menyebutkan proses selanjutnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng harus memiliki akun media sosial.
"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat, bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungutan liar dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.
Namun, kata Ganjar, yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi, adalah contoh yang diberikan pimpinan.
Politikus PDI Perjuangan itu, menganalogikan gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya orang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama bagian kepala atau bagian paling atas.
Untuk itu, Ganjar juga turun tangan sendiri melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata Inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga menjadi yang terbaik tingkat nasional.
"Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional," ujarnya.
Baca juga: 7 PN belum penuhi syarat zona integritas
Kendati demikian, Ganjar menilai masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi, maka selain "update" sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan termasuk pelibatan masyarakat diperluas.
Ganjar juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif sehingga dirinya juga mengajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar, dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.
"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya inikan kebiasaan yang diulang-ulang, kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak 'ngarep-arep'. Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," katanya.
Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, sejak Juli 2017 hingga Juli 2018.
Dalam survei itu aspek yang dinilai antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo.
KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah.
Berikut provinsi yang menempati tiga besar hasil survei integritas yang dirilis KPK selain Jawa Tengah di peringkat pertama, ada Jawa Timur di posisi kedua dengan skor 74,96, disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63, sedangkan Jawa Barat di peringkat tujuh dengan skor 72,97 dan DKI Jakarta hanya menempati peringkat ke sembilan dengan skor 68,45.(Kom)
Baca juga: Ciptakan zona integritas, BPCB Jateng bentuk agen perubahan
Baca juga: Pekalongan canangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi