KPPU: Ada Kartel Bawang Putih di Jateng
Sabtu, 10 Juni 2017 20:20 WIB
Ilustrasi. Seorang pegawai di Pasar Bitingan Kudus, Jawa Tengah, tengah mengupas bawang putih yang harga jualnya saat ini mengalami lonjakan hingga menjadi Rp60.000 per kilogram. (Foto: ANTARAJATENG.COM/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Semarang, ANTARA JATEN - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) R. Kurnia Sya`ranie mengungkapkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah ada indikasi persekongkolan distributor atau kartel bawang putih yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga.
"Di dalam catatan investigasi yang disampaikan kepada kami, ada beberapa (persekongkolan distributor bawang putih, red.). Akan tetapi, saya tidak akan buka, nanti kita sampaikan," katanya di Semarang, Jumat.
Kurnia mengatakan bahwa para investigator KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan terus berkoordinasi investigasi dengan Polri guna mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap terkait dengan indikasi kartel bawang putih di Provinsi Jateng.
Ia menjelaskan bahwa KPPU saat ini sedang dalam tahap penyelidikan terkait dengan adanya dugaan kartel sehingga menyebabkan harga bawang putih melonjak dari harga patokan.
Menurut dia, ada beberapa indikasi atau dugaan kartel yang dilihat KPPU seperti harga bawang putih yang terlalu tinggi, sampai Rp80 ribu per kilogram, dan adanya pelaku usaha yang menguasai izin hingga 50 persen.
"Dugaan kami, ada realisasi impor yang sengaja diturunkan oleh para importir sendiri supaya pasokan menjadi berkurang dan harga melonjak," ujarnya.
Dengan adanya pelaku usaha yang menguasai izin hingga 50 persen itu, kata dia, berarti ada ketergantungan dari konsumen atas komoditas yang diimpor oleh yang bersangkutan.
Ia menegaskan bahwa KPPU tidak ingin mematikan pelaku usaha berbagai komoditas, tetapi bagaimana melindungi konsumen dari para importir atau distributor yang mencari keuntungan secara berlebihan.
"Jangan main-main lagi untuk harga komoditas yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini harus dipatuhi. Kami tidak mau main-main lagi dalam kondisi seperti ini karena keuntungan yang berlebihan itu merugikan masyarakat," katanya.
"Di dalam catatan investigasi yang disampaikan kepada kami, ada beberapa (persekongkolan distributor bawang putih, red.). Akan tetapi, saya tidak akan buka, nanti kita sampaikan," katanya di Semarang, Jumat.
Kurnia mengatakan bahwa para investigator KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan terus berkoordinasi investigasi dengan Polri guna mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap terkait dengan indikasi kartel bawang putih di Provinsi Jateng.
Ia menjelaskan bahwa KPPU saat ini sedang dalam tahap penyelidikan terkait dengan adanya dugaan kartel sehingga menyebabkan harga bawang putih melonjak dari harga patokan.
Menurut dia, ada beberapa indikasi atau dugaan kartel yang dilihat KPPU seperti harga bawang putih yang terlalu tinggi, sampai Rp80 ribu per kilogram, dan adanya pelaku usaha yang menguasai izin hingga 50 persen.
"Dugaan kami, ada realisasi impor yang sengaja diturunkan oleh para importir sendiri supaya pasokan menjadi berkurang dan harga melonjak," ujarnya.
Dengan adanya pelaku usaha yang menguasai izin hingga 50 persen itu, kata dia, berarti ada ketergantungan dari konsumen atas komoditas yang diimpor oleh yang bersangkutan.
Ia menegaskan bahwa KPPU tidak ingin mematikan pelaku usaha berbagai komoditas, tetapi bagaimana melindungi konsumen dari para importir atau distributor yang mencari keuntungan secara berlebihan.
"Jangan main-main lagi untuk harga komoditas yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini harus dipatuhi. Kami tidak mau main-main lagi dalam kondisi seperti ini karena keuntungan yang berlebihan itu merugikan masyarakat," katanya.
Pewarta : Wisnu Adhi N
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemkot Semarang dorong Koperasi Merah Putih berkolaborasi dengan UMKM lokal
08 February 2026 20:44 WIB
14 desa di Temanggung mengajukan sewa lahan untuk gerai Koperasi Merah Putih
14 January 2026 10:14 WIB
Mahasiswa KKN UNS jadi Duta Penguatan Koperasi Merah Putih dan Jaminan Sosial
06 January 2026 18:49 WIB
Terpopuler - Makro
Lihat Juga
Wagub : Pertumbuhan ekonomi Jateng tekan pengangguran dan angka kemiskinan
08 February 2026 5:51 WIB
HNSI Jatim ingatkan pengembangan energi pesisir harus cegah de-nelayanisasi
22 January 2026 3:13 WIB