#SENGKETA PEMILU

Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan penahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota pada tahun 2024 menyesuaikan kerangka waktu penyelesaian ...

Setidaknya ada tiga wacana yang mengemuka di tengah publik terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024: Februari, April, atau Mei. ...

Penyelenggara pemilihan umum bersama DPR RI dan pemerintah pada tahun ini akan membahas kembali mengenai penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di ...

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada perubahan hingga 2024, aturan main megapesta demokrasi ini tidak jauh berbeda dengan ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu memetakan dan menyiapkan terobosan teknis dengan baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 untuk mengatasi berbagai isu krusial. ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat meminimalkan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu 2024. "Kita memang sudah sama-sama tahu ...

Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Saldi Isra mengatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia rumit karena melibatkan terlalu banyak pihak di dalam prosesnya. ...

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pemerintah segera membentuk badan peradilan khusus sebelum pemilihan serentak nasional di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota ...

Masih cukup waktu untuk memilih model lain terkait dengan keserentakan pemilihan umum ketimbang opsi sekarang ini, terutama kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah ...