#RUU MASYARAKAT ADAT

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang untuk meminta masukan dan saran terkait agenda rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ...

Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sudah 14 ...

Seratusan orang yang tergabung Aliansi Warga Solo (AWS) melakukan aksi damai mendukung Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan dan merealisasikan Rancangan Undang-Undang ...

Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Badan Legislasi DPR (Baleg) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama Pemerintah merupakan ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai komitmen pimpinan DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR pada pekan ...

Harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi dengan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan ...

Kita tiba di pengujung tahun. Panta rhei kai uden menei, semua mengalir, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Tahun 2021 kita alami ragam pengalaman. Ada yang tersimpan sebagai penyemangat, ada ...

Semangat gotong royong yang meliputi makna lima sila dari Pancasila yaitu Ketuhanan, keberpihakan pada sisi kemanusiaan, persatuan, musyawarah demi mewujudkan keadilan sosial, harus terus ...

Hak-hak masyarakat adat sering terabaikan di tengah proses pembangunan karena itu diperlukan undang-undang yang benar-benar menjamin terealisasinya hak-hak masyarakat adat di Tanah Air. "Saat ...

Mewujudkan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat adalah pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa. "RUU Masyarakat Adat ...