#RUU MASYARAKAT ADAT

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengusulkan pembentukan Majelis Hakim Perdamaian Desa guna memediasi berbagai permasalahan di tingkat desa agar tidak harus diselesaikan melalui jalur ...

Pemerintah harus segera memperbaiki pola komunikasi kebijakan publik untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ...

Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menyatakan unjuk rasa pasca-Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10), menunjukkan rasa kepedulian ...

Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang kini memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan ...

"Masukan-masukan (fraksi-fraksi, Red) akan menjadi catatan penting, apakah dapat disetujui pengesahan 40 RUU masuk Prolegnas 2016," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam Rapat Paripurna DPR, di ...

Kesepakatan itu dicapai dalam seminar internasional HAM di Manila, Filipina yang merupakan hasil kerja sama antara Inter-Parliamentary Union (IPU), Office of the United Nations High Commisioner ...

"Karena draf RUU Otsus Plus telah ditolak maka semua pemerintahan di Tanah Papua mulai dari Kota, Kabupaten, Provinsi, DPR harus tutup dan mogok karena mau kerja untuk siapa dan menggunakan regulasi ...

Jika melihat hasil pembangunan di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap ...

Termasuk soal pemberdayaan masyarakat adat termasuk nelayan kecil yang ditandai dengan masuknya unsur masyarakat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi setara dengan pemerintah dan dunia usaha. ...

"Kami menilai pengesahan RUU ini menjadi sinyal bahwa bangsa ini akan berada pada situasi darurat demokrasi," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan di Jakarta, Selasa. Walhi ...