#PILKADA 2020

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Secara hukum tata ...

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Panggah Susanto meminta pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota segera menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2024. "Rekrutmen ...

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 dan mendorong mereka bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai masa kerja penjabat kepala daerah yang relatif lama sesungguhnya bertolak belakang dengan argumen Pemerintah yang bersikeras melaksanakan Pilkada ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai masa kerja penjabat kepala daerah yang relatif lama sesungguhnya bertolak belakang dengan argumen Pemerintah yang bersikeras melaksanakan Pilkada ...

Tidak masalah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada bulan Februari, April, atau Mei asalkan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI tidak kurang atau lebih dari 5 tahun. Namun, jika Pemilu ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengalami perubahan meski tidak ada ...

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi yang jelas. ...

Penyelenggara pemilihan umum bersama DPR RI dan pemerintah pada tahun ini akan membahas kembali mengenai penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di ...

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada perubahan hingga 2024, aturan main megapesta demokrasi ini tidak jauh berbeda dengan ...