#PENDAPATAN DAERAH

Kumpulan berita pendapatan daerah, ditemukan 4393 berita.

Pemprov Jateng: Bea balik nama kendaraan bekas gratis

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) yang memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan bekas. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan ...

Penerimaan opsen PKB dan BBNKB Kudus mencapai Rp27,63 miliar

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan pajak dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama ...

Dana transfer pusat turun Rp1,5 triliun, Sumanto minta pemprov lebih mandiri dan kreatif gali potensi PAD

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dianggap perlu untuk menyikapi adanya penurunan dana ...

Industri pengolahan berkontribusi terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi di Kudus

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama tahun 2025 sebesar 0,98 persen, dengan kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor ...

Kemendagri memastikan PPPK berlanjut dan belanja pegawai tetap ideal

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

Kunjungan objek wisata di Jateng dinilai hanya musiman

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sudarsonomenilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola objek wisata, menyusul masih dominannya pola kunjungan yang bersifat musiman. ...

Pemprov Jateng minta BUMD jadi pengungkit pendapatan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta jajaran badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah tersebut menjadi pengungkit pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di ...

PHRI Banyumas berharap okupansi hotel tak terimbas efisiensi anggaran

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengharapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada tingkat hunian (okupansi) hotel di wilayah ...

Mendagri menerbitkan SE aturan ketentuan WFH ASN pemda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah (pemda) melalui kombinasi ...

Delapan catatan Fraksi PKS untuk LKPJ Tahun 2025 Pemkot Surakarta

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surakarta menyampaikan delapan catatan Fraksi PKS terhadap LKPJ Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa. ...