PHRI Banyumas berharap okupansi hotel tak terimbas efisiensi anggaran

Rabu, 1 April 2026 13:16 WIB

Ketua BPC PHRI Kabupaten Banyumas Irianto. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengharapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada tingkat hunian (okupansi) hotel di wilayah setempat.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Banyumas Irianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu, mengatakan sektor perhotelan dan restoran saat ini masih dalam proses pemulihan pascapandemi COVID-19 maupun kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sebelumnya, sehingga membutuhkan dukungan aktivitas, termasuk dari kegiatan pemerintah.

"Pada pertengahan tahun 2025, Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran," katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap sektor perhotelan dan restoran karena penyelenggaraan kegiatan pemerintah di hotel masih terbatas.

Akan tetapi saat sekarang, kata dia, pemerintah kembali mengambil kebijakan efisiensi anggaran sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap sektor perhotelan dan restoran.

"Dengan adanya efisiensi anggaran ini tentu akan ada dampaknya bagi kami, karena selama ini kegiatan pemerintah menjadi salah satu penopang okupansi hotel," katanya.

Menurut dia, kebijakan efisiensi yang diiringi penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan rencananya diterapkan juga bagi pekerja swasta serta BUMN berpotensi mengurangi kegiatan rapat, pertemuan, maupun agenda lainnya yang biasanya diselenggarakan di hotel dan restoran.

Kendati demikian, dia mengharapkan pemerintah tetap dapat menggelar kegiatan di hotel maupun restoran, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

“Kami berharap kegiatan-kegiatan pemerintah tetap berjalan di hotel dan restoran walaupun anggarannya dipangkas, karena operasional hotel harus tetap berjalan dan ada karyawan yang menggantungkan hidupnya di sektor ini," katanya.

Ia mengakui hingga saat ini kondisi okupansi hotel di Banyumas belum menunjukkan pemulihan signifikan, bahkan momentum Lebaran yang biasanya menjadi pendorong tingkat hunian belum memberikan hasil optimal.

“Harapannya saat Lebaran kemarin bisa menjadi panen, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Okupansi rata-rata hanya sekitar 60 persen, padahal biasanya bisa mencapai 80 persen,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan hunian hanya terjadi pada hari kedua dan ketiga Lebaran 2026, sementara secara keseluruhan masih di bawah ekspektasi pelaku usaha.

Di sisi lain, kata dia, sektor restoran sempat terbantu selama Ramadhan melalui program berbuka puasa bersama, khususnya di hotel berbintang, yang mampu mendongkrak pendapatan dari sisi makanan dan minuman.

"Program buka puasa cukup membantu, terutama untuk restoran, tetapi dari sisi hunian kamar masih relatif sepi," katanya menegaskan.

Ia mengatakan kegiatan berbasis event seperti sport tourism yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun pihak lainnya turut memberikan kontribusi terhadap okupansi hotel, namun sifatnya masih terbatas dan belum mampu mendorong pemulihan secara menyeluruh.

Menurut dia, di Banyumas saat ini terdapat sekitar 16 hotel berbintang total sekitar 3.000 kamar serta sekitar 200 hotel nonbintang yang masih membutuhkan peningkatan tingkat hunian agar operasional tetap terjaga.

"Kami berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat diimbangi dengan langkah strategis yang tetap mendukung keberlangsungan sektor perhotelan dan restoran di daerah," kata Irianto.

Baca juga: Bupati Banyumas: WFH ASN tidak bisa diterapkan secara penuh demi layanan publik