#MPR RI

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...

Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 bakal menyentuh kebutuhan konstitusional lainnya meski hanya satu pasal mengenai kewenangan MPR RI untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Begitu pasal ...

Penanganan sektor hulu pengendalian COVID-19 harus segera diperbaiki untuk menekan jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 di Tanah Air karena edukasi masyarakat tentang COVID-19 diduga masih ...

Diskursus penundaan atau pengunduran waktu pemilihan umum dari 2024 menjadi 2027 perlu disikapi secara dini, terutama dari sisi regulasi. Setidaknya ada dua pilihan: amendemen Undang-Undang Dasar ...

Anggota DPR RI Arsul Sani menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 menjadi 2027 yang diwacanakan oleh sebagian kalangan tidak mungkin terjadi karena hal itu melanggar ...

Para pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan tidak kehilangan fokus dalam proses pengendalian COVID-19, seiring dengan tren penurunan jumlah kasus positif di sejumlah daerah. "Tren ...

Peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ropiudin mengatakan transformasi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) dapat berperan strategis dalam mendukung upaya meningkatkan ...

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Purwanto mengatakan perwujudan kemandirian pangan perlu didukung dengan pembangunan sektor pertanian yang intensif. ...

Keberadaan konstitusi sangat penting bagi sebuah negara karena berperan sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. "Konstitusi merupakan tatanan aturan yang memuat peraturan ...

Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Jawa Tengah,Kavadya Syska mengatakan upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor pangan perlu diapresiasi. "Pemerintah terus ...