#MPR RI

Partisipasi semua elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespons wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang saat ini. "Perlu ...

Pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi menuntut kerja sama yang baik antara guru dan pengelola sekolah dengan orang tua murid. "Di kawasan sekolah para guru dan pengelola sekolah ...

Masa transisi menuju penerapan norma baru pascapandemi COVID-19 di sejumlah daerah harus dijalani dengan upaya yang konsisten dan terukur. "Pekan-pekan mendatang di sejumlah daerah yang ...

Pengetatan persyaratan di perbatasan dan pintu-pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan laut, harus ditingkatkan untuk mencegah sebaran virus Corona dari sejumlah negara tetangga. ...

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang kemungkinan tidak akan mengganggu pelayaran. Mereka ...

Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun pemilihan presiden oleh MPR RI, kata anggota Dewan ...

Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah harus mengutamakankeselamatan peserta didik dan guru seiring dengan mulai membaiknyaindikator pengendalian COVID-19 di Tanah Air belakangan ini. ...

Perubahan arus politik di dalam dan luar negeri harus menjadi momentum untuk memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ...

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan penundaan pemilihan ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijatmenyerukan pemangku kepentingan segera memberlakukan norma baru dalam keseharian warga masyarakat guna menekanjumlah kasus positif COVID-19 menyusul ...