Sebagai contoh RUU mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan informasi dari anggota Komisi III (Bidang Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan ...
"Sebenarnya ada masalah dalam penyusunan prolegnas. Ambisius, tanpa persyaratan yang jelas. Dan, tidak mengukur 'feasibility'-nya (kemungkinan yang akan terjadi, red.)," katanya ketika ...
"Dari 18 peraturan yang masuk prolegda, empat dipastikan tidak selesai sehingga harus dibahas pada 2013," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah A.Fikri Faqih di Semarang, Jumat. ...
"Jadi, bukan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2013," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK, Ronald Rofiandri, kepada ANTARA Jateng, Sabtu malam. ...
"Ikut campurnya Kemendagri yang berupaya membawahi yayasan dan perkumpulan merupakan tindakan yang melangkahi kewenangan Kemenkumham, mengacaukan kerangka hukum, dan mengedepankan ...
"Dari 17 peraturan daerah yang masuk Prolegda 2012, baru sembilan yang sudah terselesaikan," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah Atyoso Mochtar di Semarang, Kamis. ...
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang A. Sodikin di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa penyusunan RDTR ini dengan anggaran ...
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Semarang, Selasa petang, ketika ...
Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, keputusan itu diambil melalui rapat pimpinan fraksi tanggal 2 Oktober 2012. "Fraksi PPP memutuskan bahwa Fraksi PPP menolak merevisi UU KPK. ...
"Keinginan publik yang terus menguat agar UU KPK tidak direvisi harus didengarkan," kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Menurut Priyo, sebagai pimpinan DPR RI dia ...