BPJS Kesehatan Cabang Ungaran perkuat kolaborasi pemda genjotUHC

Kamis, 2 Juli 2026 21:46 WIB

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Sri Mugirahayu. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Kabupaten Semarang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mencapai Universal Coverage Health (UHC).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Sri Mugirahayu, di Semarang, Kamis, mengatakan pihaknya membawahi pelayanan di tiga daerah, yakni Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Dari tiga wilayah cakupan pelayanan, kata dia, pekerjaan rumah (PR) yang dihadapi untuk UHC masih cukup besar di Kabupaten Kendal.

Ia menyebutkan Kabupaten Kendal masih kekurangan sekitar 116 ribu peserta untuk mencapai UHC.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kendal saat ini telah mencapai 99,74 persen.

Meski demikian, tingkat keaktifan peserta baru 70,43 persen atau terendah dibanding dua daerah lainnya.

Kabupaten Semarang telah mencatat cakupan UHC 98,61 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,39 persen, sedangkan Kota Salatiga mencatat capaian terbaik dengan cakupan kepesertaan 99,65 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 90,82 persen.

"Jadi, PR kami memang kepesertaan di Kabupaten Kendal. Kekurangannya sekitar 116 ribu jiwa," kata Cici, sapaan akrabnya setelah acara "Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025".

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk bisa masuk ke skema UHC non cut-off, seperti Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. UHC non cut-off adalah skema pendaftaran BPJS Kesehatan (JKN) ketika warga yang baru didaftarkan oleh pemerintah daerah bisa langsung aktif status kepesertaan pada hari itu juga.

Selain itu, pasien tidak perlu menunggu masa aktivasi reguler selama 14 hari dan bisa langsung menggunakan layanan kesehatan.

"Tahun ini kami selesaikan. Pemkab Kendal berkomitmen masuk ke skema UHC non cut-off seperti Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga pada 1 Oktober nanti," katanya.

Ia menjelaskan persoalan yang sering terjadi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan adalah mutasi tenaga kerja, terutama di sektor industri garmen.

Namun, kata dia, sejauh ini perusahaan dinilai cukup patuh karena pekerja baru langsung didaftarkan sebagai peserta JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebutkan jumlah peserta program JKN hingga 31 Desember 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk.

Sepanjang 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.