POLITIK DAN HANKAM

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menyiapkan tujuh program prioritas yang diharapkan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen untuk mengarahkan kebijakan pemanfaatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 benar-benar berpihak pada ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo menegaskan status hukum pemberian amnesti dan abolisi mengacu keUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tak hanya sekedar perayaan, tetapi merupakan momen refleksi untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi ...

Kementerian Hukum Jateng dalam peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sinergi serta wujud dukungan terhadap visipembangunan provinsi sekaligusmendorong tata kelola ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menetapkan Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah prioritas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), guna memperkuat akses masyarakat terhadap ...

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariejmengungkapkan ada 3 kunci dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu ia ...

Pemerintah Kota Tegal menghadirkan lebih dari sekadar seremonidalam Upacara Detik-detik Proklamasi yang digelar di Jalan Pancasila, Minggu (17/8) siang. Ada penghargaan, program kerja dan ...

Sebanyak 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Magelang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI bertepatan dengan HUT Ke-80 RI di daerah setempat. Rilis Bagian ...

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjadi inspektur upacara (irup) pada pelaksanaan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, menggantikan Bupati Pati ...