Pembebasan Lahan PLTU Batang Baru Bisa Tuntas Juni

Rabu, 15 Januari 2014 18:51 WIB

"Dari 226 hektare masih ada 15 persen atau 30 hektare lahan yang harus dibebaskan secara bertahap pada Februari dan Juni 2014 agar pembangunan PLTU bisa segera dimulai dan tidak mundur lagi," kata Direktur PT Bhimasena Power Indonesia Muhammad Effendi di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Effendi usai melaporkan perkembangan rencana proyek pembangunan PLTU Kabupateng Batang ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerja gubernur.

Ia menjelaskan kendala yang dihadapi pihaknya dalam proses pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan PLTU Kabupaten Batang itu, adalah ketidaktahuan beberapa masyarakat.

Mereka, katanya, menolak rencana PLTU dan menganggap proyek tersebut berbahaya serta menimbulkan berbagai polusi dan pencemaran lingkungan.

"Dalam membangun proyek PLTU Batang, kami menggunakan teknologi yang berbasis dari Jepang dan proyek yang sama juga sudah dikerjakan serta berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dekat Tokyo, Jepang," ujarnya.

Pihaknya hingga saat ini masih memberikan pemahaman kepada sebagian masyarakat yang masih menolak proyek PLTU Batang itu.

Ia menjelaskan bahwa tidak akan ada gangguan, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan, di sekitar proyek PLTU.

"Lahan di lokasi proyek pembangunan PLTU Batang milik warga yang belum dibebaskan itu bukan berupa pemukiman penduduk, melainkan ladang dan sawah," ujarnya.

Terkait dengan masih adanya masyarakat setempat yang menolak pembebasan lahan proyek PLTU Batang, Effendi menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan.

"Pak Gubernur sangat bersemangat menjembatani belum adanya kesepahaman antara pemerintah, pengembang, dan sejumlah masyarakat setempat," katanya.

Menurut dia, proyek pembangunan PLTU Batang untuk kepentingan masyarakat luas karena kebutuhan listrik setiap tahun akan meningkat 4.000 hingga 5.000 megawatt yang tidak bisa dipenuhi semua oleh PT Perusahaan Listrik Negara.

"Kami akan memenuhi separuh pasokan listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga kalau PLTU Batang tidak berjalan maka diperkirakan di Jateng pada 2017 akan mengalami kekurangan listrik yang berakibat pada pemadaman," ujarnya.

PT Bhimasena Power Indonesia saat ini juga sedang menyiapakn lahan pengganti kepada petani penggarap yang mata pencahariannya terkena proyek PLTU Batang.

"Selain menyiapkan lahan pengganti, kami juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan akan memberikan kompensasi sosial," katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku siap memfasilitasi dialog untuk pihak-pihak yang belum sepaham dengan proyek PLTU Batang.

"Saya siap menjembataninya asal investor tetap berkomitmen menyediakan lahan pengganti," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan sebelumnya, Ganjar mengaku kecewa karena proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, mundur dari waktu yang telah ditentukan.

PLTU Batang merupakan proyek pertama yang menjadi kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan menjadi contoh proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangkit listrik, seperti di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di wilayah lain.

Proyek pembangunan PLTU Batang yang berkekuatan 2 x 1.000 megawatt diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun dan semula akan dimulai proses pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun akhirnya tertunda karena masalah pembebasan lahan warga.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.