Dikomplain, Pengelolaan Jamkesmas Diminta Ditata Kembali

Senin, 19 Agustus 2013 14:21 WIB

Ilustrasi - Demo Jamkesmas (Foto Antara)

"Dalam implementasinya, Jamkesmas masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki karena masih terjadi komplain menyangkut pendataan yang berhak menerima," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Bibit usai menerima kunjungan jajaran direksi PT Askes di ruang kerja gubernur terkait dengan koordinasi pelaksanaan peluncuran perdana program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Boyolali pada pertengahan September 2013.

Menurut Bibit, pelaksanaan Jamkesmas harus tepat sasaran, tidak boleh ada pihak yang sebenarnya mampu untuk berobat justru menerima kartu kesehatan.

"Hal itu perlu diteliti kembali sehingga jangan sampai ada yang ketinggalan tidak terdaftar saudara-saudara yang berhak dan yang tidak berhak malah mendapat Jamkesmas," ujar mantan Pangdam IV/Diponegoro itu.

Ketidakberesan pendataan penerima jamkesmas itu, katanya, dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat.

Bibit menjelaskan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang terbaik menyangkut persoalan kesehatan.

"Anggaran jamkesmas atau jamkesda ditanggung oleh pemprov sebesar 40 persen dan pemerintah kabupaten/kota 60 persen," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.