Kasus Aceng Pengkhianatan terhadap "Sarinah"

Sabtu, 15 Desember 2012 17:55 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K. Sundari (enam dari kiri deretan depan) bersama 35 peserta Kaderisasi Tingkat Dasar Gerakan (KTD) Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah

"Kasus TKI, Aceng, dan kampung Arab di Puncak dianalisis dalam konteks perekonomian yang masih bercorak ekstraktif, seperti zaman VOC, dan pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi akibat deindustrialisasi," anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, kepada ANTARA Jateng, Sabtu.

Eva mengemukakan hal itu di sela-sela Kaderisasi Tingkat Dasar Gerakan (KTD) Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Desa Bleberan, Kecamatan Klayen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di hadapan 35 peserta KTD, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa hal itu jauh dari cita-cita Trisakti, yakni kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan berbasis kepribadian nasional, sekaligus pengkhianatan terhadap para "Sarinah".

Sementara itu, KTD yang digelar mulai Jumat (14/12) dan berakhir hingga Minggu (16/12) itu juga diisi diskusi bertema "Feminist Nationalist". Topik ini menggunakan referensi pokok buku "Sarinah" karya Bung Karno (1947) yang merupakan kumpulan bahan kursus kader perempuan saat BK memindahkan pemerintahan ke Yogya akibat serangan agresi I Belanda.

Konsep kesetaraan perempuan berbasis Sosialisme Pancasila di dalam buku Sarinah, kemudian diperkuat dalam kursus Pancasila sebagai dasar negara di Istana Negara oleh BK pada tahun 1957. Kesetaraan gender merupakan amanat sila kedua Pancasila, katanya menandaskan.

Kemudian, kemitraan perempuan dan laki disimbolkan dalam warna bendera, yakni merah lambang matahari/perempuan, sedangkan putih melambangkan bulan/laki. Demikian pula, makna rantai kotak-bundar yang bersambungan tiada putus, lambang sila kedua di Garuda Pancasila.

"Karena Nasionalisme Pancasila disusun untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, gerakan perempuan nasionalis bertujuan sama. Sebagaimana diingatkan BK, untuk mencapai hal tersebut perempuan harus terlebih dahulu dibebaskan dari patriarki-feodalisme," katanya.

Dengan dimasukkannya materi analisis gender dalam KTD GMNI FISIP UGM, menurut Eva, sebuah perkembangan menarik dan patut didukung semua pihak. Karena, di samping merupakan upaya tepat untuk "engendering politics from below", kaderisasi juga menggunakan pendekatan "live in", di rumah-rumah penduduk, sehingga tidak kehilangan konteks.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.