Pemkab Magelang gandeng Kejari perkuat pengawasan

Selasa, 14 April 2026 08:16 WIB

Wakil Bupati Magelang Sahid memberikan sambutan pada kegiatan Pra-Entry Meeting Paket Strategis Tahun Anggaran 2026 di Magelang, Senin (13/4/2026) ANTARA/HO - Bagian Prokompim Kabupaten Magelang

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Pra-Entry Meeting Paket Strategis Tahun Anggaran 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai langkah awal penguatan pengawasan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Magelang Sahid di Magelang, Senin, menegaskan proyek strategis daerah memiliki tingkat kompleksitas tinggi, baik dari sisi teknis maupun administratif.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek strategis tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tetap berada pada koridor aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, sinergi dengan Kejaksaan Negeri melalui instrumen Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dinilai sangat penting.

"Sinergi ini menjadi langkah krusial agar pembangunan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat aturan dan bebas dari potensi penyimpangan," katanya.

Ia menuturkan, Pemkab Magelang menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang beserta jajaran atas komitmen dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan.

Dalam forum tersebut dipaparkan 10 paket strategis Kabupaten Magelang, di antaranya pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Candi Umbul senilai Rp14,81 miliar, pembangunan Gedung RSUD Bukit Menoreh Rp7,84 miliar, peningkatan ruas jalan Selomerah–Babrik Rp 7,73 miliar, ruas jalan Payaman–Windusari Rp6 miliar, pengadaan alat kedokteran Rp 4 miliar, hingga sejumlah proyek infrastruktur dan layanan kesehatan lainnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Vidi Pradinata, menyampaikan pendampingan ini merupakan bagian dari fungsi intelijen penegakan hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menciptakan kondisi yang mendukung serta mengamankan pelaksanaan pembangunan.

"Melalui PPS, kami melakukan upaya preventif untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Ia menambahkan, pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 2 Maret 2026 terkait pengamanan paket strategis daerah.

Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Bintang Adi Taruna menyampaikan, sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan proyek, seperti potensi suap, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran. DPRD menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan, terutama dalam proses pengadaan.

"Jika perencanaan sudah matang dan mendekati sempurna, silakan dilanjutkan. Namun jika belum, sebaiknya tidak dipaksakan karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya.