Blora optimalkan anggaran Rp27 miliar untuk peningkatan kualitas jalan

Rabu, 25 Februari 2026 13:24 WIB

Warga meluapkan kekesalan dengan melakukan aksi vandalisme di sejumlah ruas jalan berlubang di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan menuliskan sindiran “Dalane Bosok (Jalannya Rusak)” di permukaan jalan yang rusak. (ANTARA/Gunawan.)

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengoptimalkan anggaran sebesar Rp27 miliar pada 2026 untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten yang masih belum mantap.

"Hingga kini tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 69 persen. Sehingga masih ada 31 persen atau sekitar 270 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun berat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Nizamudin Al Huda di Blora, Rabu.

Ia menjelaskan meskipun anggaran bidang Bina Marga pada 2026 hanya sebesar Rp27 miliar, dana tersebut akan dioptimalkan untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang belum mantap. Penanganan dilakukan melalui perbaikan struktural, termasuk penggunaan alat berat dan aspal panas guna memastikan hasil yang lebih tahan lama.

Sebelumnya, pada 2025 Pemkab Blora juga menggelontorkan anggaran hingga Rp300 miliar untuk membenahi sejumlah ruas jalan prioritas. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pinjaman daerah, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di kawasan perkotaan dengan intensitas lalu lintas yang tinggi.

Secara keseluruhan, anggaran yang diterima DPUPR Blora pada 2026 mencapai Rp60 miliar. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai serta kebutuhan operasional kantor, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk bidang Bina Marga sebesar Rp27 miliar.

Rincian anggaran lainnya meliputi Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp1,9 miliar, Tata Ruang Rp1 miliar, pembangunan gedung Rp14 miliar, air minum Rp600 juta, serta sanitasi Rp500 juta. Sementara itu, belanja pegawai tercatat sebesar Rp13 miliar, terdiri atas Rp11 miliar untuk gaji pegawai dan sisanya untuk operasional kantor.

Menurut Huda, alokasi pembangunan gedung yang mencapai Rp14 miliar tergolong cukup besar karena dipengaruhi pekerjaan urukan untuk program sekolah rakyat yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

Ia berharap optimalisasi anggaran yang ada dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Blora secara bertahap.