Pemkot Semarang: Temuan dan laporan kasus KDRT 2025 meningkat

Rabu, 7 Januari 2026 18:43 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Eko Krisnarto. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang menyampaikan bahwa temuan dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025, naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala DP3A Kota Semarang Eko Krisnarto di Semarang, Rabu, menyebutkan temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2025 tercatat 336 kasus, sedangkan 2024 tercatat 266 kasus.

"Dominasinya kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT). Adanya kenaikan itu, kenapa? Karena, perempuan sudah berani melapor, bersuara. Di sisi lain, kami sedih, karena bertambah," katanya.

Untuk daerah yang terbanyak, kata dia, tertinggi adalah Kecamatan Tembalang dengan temuan 37 kasus, disusul Semarang Timur sebanyak 32 kasus, dan Semarang Barat dengan 31 kasus.

Ia mengatakan bahwa pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak bermacam-macam, termasuk kondisi ekonomi.

Menurut dia, pihaknya melakukan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika menjalani visum dan melapor ke kepolisian.

"Kami punya Rumah Aman untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Saat ini, ada lima perempuan korban KDRT yang ada di sana. Mereka menjalani pendampingan psikologis," katanya.

Diakuinya, kasus KDRT paling berdampak bagi perempuan dari sisi psikologi, sehingga mereka membutuhkan pendampingan, kemudian dilanjutkan pemberdayaan.

"Mereka (perempuan) diberdayakan, seperti apa? Misalnya UMKM. Bagi yang punya hobi menghasilkan bisa diarahkan agar mereka punya penghasilan sendiri," katanya.

Tidak hanya pemerintah kota, ia mengatakan upaya perlindungan terhadap perempuan dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi dan pusat.

"Kalau kami punya Rumah Aman, Rumah Inspirasi, di provinsi ada program Kecamatan Berdaya. Untuk pusat, ada Ruang Bersama Indonesia (RBI)," katanya.

Ia berharap semakin banyak perempuan yang berani melapor jika menjadi korban kekerasan, salah satunya melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat.

"Silakan melapor ke unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Ketika ada permasalahan, bisa langsung melakukan konsultasi atau bisa saja melalui Call Center 112," katanya.

Baca juga: Undip mengirimkan 2.102 mahasiswa KKN ke 15 daerah