Semarang (ANTARA) - Selalu ada kisah yang berulang setiap musim haji. Kota suci berpenduduk sementara lebih dari dua juta orang itu selalu menjelma menjadi panggung logistik terbesar di dunia, ritual raksasa yang harus bergerak dalam harmoni.
Tidak selalu mulus, kadang penuh gesekan, peluh, dan ketegangan yang tidak tampak di layar resmi televisi. Tahun 2025 lalu menjadi salah satu contoh paling jelas: ibadah haji menjadi laboratorium besar tentang bagaimana ketahanan manusia diuji, dan bagaimana negara harus bekerja tanpa boleh bersandar pada keajaiban.
Suhu di padang Arafah pada puncak hari Wukuf mencapai lebih dari 48 derajat Celsius. Di sejumlah tenda, pendingin udara hidup setengah napas, kalah oleh panas gurun yang menyerap dan memantulkan kembali sinar matahari.
Para petugas bergerak dengan botol air, kipas tangan, dan pengukuran saturasi oksigen. Jemaah yang kelelahan berbaring di lantai berlapis karpet tipis, beberapa dengan oksigen portable, sebagian lainnya menahan sakit sambil menyebut nama Allah berulang-ulang.
Di luar tenda, antrean bus yang akan membawa jemaah dari Arafah ke Muzdalifah kembali memanjang: pemandangan yang terlihat biasa dari tahun-tahun sebelumnya.
Haji 2025 meninggalkan catatan resmi: kelelahan panas (heat exhaustion) mendominasi penanganan medis. Kelompok lanjut usia dengan penyakit bawaan adalah yang paling rentan.
Para dokter menyebutnya sebagai “situasi yang diprediksi tetapi sulit dihindarkan jika manajemen pergerakan dan fasilitas pendinginan tidak ditingkatkan.”
Di tengah evaluasi itulah Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf atau yang biasa dipanggil Gus Irfan bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, di Jeddah. Pertemuan itu berujung pada penandatanganan nota kesepahaman untuk penyelenggaraan haji 2026.
Namun makna pertemuan itu melampaui formalitas. Ia adalah pernyataan arah: Indonesia ingin membenahi bukan hanya cara berangkat, tetapi juga cara hadir dan menjalani ibadah haji.
Reformasi Syarikah: Dari Delapan ke Dua
Salah satu kritik terbesar penyelenggaraan haji 2025 adalah soal syarikah, perusahaan penyedia layanan haji yang menggantikan peran muassasah. Indonesia waktu itu menunjuk delapan syarikah untuk menangani 210.000 jemaah.
Kapasitas besar ini tidak selaras dengan kemampuan koordinasi. Akibatnya, terjadi pemisahan akomodasi antar jemaah yang datang dalam satu keluarga. Suami di satu lantai, istri di lantai lain.
Anak muda terlempar jauh dari orang tuanya. Di Tanah Suci, yang seharusnya menjadi puncak kedekatan spiritual, jarak fisik justru memunculkan kecemasan.
Untuk 2026, jumlah syarikah diperketat hanya menjadi dua. Bukan karena pembatasan, melainkan penataan. Model distribusi diubah: berdasarkan embarkasi, bukan berdasarkan nomor pendaftaran.
Metode ini dianggap lebih logis — satu kloter berangkat bersama, maka fasilitas layanan juga harus bergerak sebagai rombongan. Bukan pecah, bukan diacak, bukan diatur oleh spreadsheet perusahaan yang tak memahami dinamika sosial jamaah Indonesia.
Lebih dari itu, proses tender syarikah tahun ini dilakukan dengan instruksi yang tegas: tidak ada komisi, tidak ada cashback, tidak ada amplop. Mereka yang datang membawa paket kompromi ditolak.
Sebuah langkah yang mungkin terdengar sederhana, namun dalam sistem pengadaan yang puluhan tahun dipenuhi kabut, langkah semacam itu adalah revolusi kecil.
Akibatnya terukur: Biaya layanan turun dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jemaah. Kualitas layanan naik. Kasur di tenda Arafah diperlebar dari 80 cm menjadi 1 meter.
Detail kecil? Ya. Tapi di padang tandus dengan suhu hampir 50°C, detail adalah perbedaan antara kuat dan tumbang.
Pemerataan Waktu Tunggu: Membongkar Ketidakadilan Lama
Masalah lain yang selama ini jarang masuk headline, tetapi menumpuk lama seperti sedimen, adalah soal antrean haji. Sebelum 2026, waktu tunggu antarprovinsi bisa sangat timpang: ada daerah dengan 40 tahun antrean, sementara daerah lain hanya 15 tahun.
Perbedaan itu bukan hasil regulasi resmi, melainkan hasil lobi politik kepala daerah dan kepiawaian memanfaatkan ruang abu-abu prosedur.
Kini antrean diseragamkan menjadi 24,6 tahun. Masih panjang? benar. Tapi ini langkah menuju keadilan.
Dalam politik pelayanan publik, kesetaraan bukan selalu berarti pendek. Kadang ia berarti jujur dan konsisten.
Namun di balik langkah ini, ada tantangan besar: bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa haji bukan lagi soal “siapa cepat mendaftar”, tetapi soal mampu dan siap ketika tiba giliran.
Di sinilah konsep istit’ah masuk, kelayakan kesehatan sebagai prasyarat keberangkatan. Data 2025 menunjukkan: banyak jemaah lansia berangkat karena merasa ini “kesempatan terakhir”. Kalimat sentimental itu berbahaya bila tidak diimbangi kesiapan fisik.
Negara kini meminta jamaah menghadapi kenyataan pahit: tidak semua yang mampu membayar mampu menjalani. Haji bukan hanya urusan uang. Haji adalah urusan tubuh yang harus kuat di bawah matahari yang tidak kompromi. Allahu Akbar!
Peran Sosok dan Keberanian Administratif
Di sisi lain, personalitas Gus Irfan menjadi faktor menarik. Ia bukan pejabat yang tumbuh dari akademi birokrat murni. Ia punya akar pesantren Tebuireng, jejaring panjang Nahdlatul Ulama, dan rekam jejak politik di Gerindra.
Tapi saat duduk di kursi menteri, ia tidak mengangkat identitas itu sebagai pembenaran akses.
“Kalau datang ke saya mengatasnamakan NU, saya bilang: saya bekerja untuk negara, bukan organisasi,” ujarnya.
Sementara wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikenal dekat Muhammadiyah. Sebuah kombinasi yang dahulu berpotensi menjadi friksi. Kini menjadi kesaksian, negara bisa bekerja tanpa harus mempertontonkan sejarah persaingan simbolik dua ormas Islam terbesar.
Di ruang birokrasi, sikap seperti itu bukan retorika, melainkan posisi politik. Dan posisi politik seperti itu biasanya memiliki musuh. Namun, dalam tata kelola haji, bekerja terlalu hati-hati sama berbahayanya dengan bekerja terlalu berani. Musim haji tidak menunggu toleransi. Ia hanya menunggu kesiapan.
Haji, yang Diulang Setiap Tahun, Tapi Tidak Pernah Sama
Haji adalah ibadah yang ritusnya sama, tapi konteksnya berubah setiap tahun,--dari populasi lansia meningkat, iklim semakin ekstrem, jumlah jamaah global bertambah -- hingga inovasi teknologi tidak selalu kompatibel dengan kultur jamaah.
Indonesia, dengan jemaah terbesar di dunia, tidak punya kemewahan untuk salah langkah. Itulah mengapa nota kesepahaman Jeddah bukan hanya dokumen. Ia adalah peta jalan politik pelayanan publik.
Yang diuji bukan hanya sistem perjalanan dan logistik. Yang diuji adalah apakah negara mampu hadir sebagai pelindung pengalaman ibadah, bukan sekadar pengatur keberangkatan.
Lalu, Apa yang Masih Harus Dikerjakan?
Banyak. Sangat banyak!!, pergerakan Arafah–Muzdalifah–Mina harus dibuat lebih cair, pola arus 2025 menunjukkan ketergantungan berlebihan pada bus berskala besar, mekanisme pendinginan tenda harus dikaitkan dengan prediksi gelombang panas global — bukan sekadar standar ruang statis.
Tim pendamping lansia dan disabilitas harus ditambah dan disiapkan sejak daerah, juga memperbanyak literasi ibadah dan literasi fisik harus berjalan seimbang.
Haji bukan sekadar rukun. Haji adalah manajemen ketahanan manusia.
Yang Kita Harapkan di Arafah Tahun Mendatang
Tahun 2026, ketika jemaah Indonesia kembali berdiri di padang Arafah, mereka akan membawa doa yang sama. Doa yang dibawa sejak ratusan tahun lalu: keselamatan, permohonan, pengakuan, pengampunan.
Yang berubah bukan inti haji — tetapi cara negara mengawal jamaah menghadapi padang tandus itu.
Jika pembenahan ini terus dijaga, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, haji bukan lagi cerita tentang kesabaran yang diuji oleh kekacauan, tetapi tentang ibadah yang dimuliakan oleh sistem yang bekerja.
Dan di sanalah, perjalanan panjang antrian, panas, logistik, dan diplomasi akhirnya menemukan maknanya: bahwa ibadah tidak hanya urusan langit — tetapi juga bagaimana bumi menyiapkan ruangnya.
*Wahidin Hasan, pemerhati kebijakan publik LHKP - PWM Jawa Tengah
