Semarang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah melibatkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) dalam upaya mengoptimalkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/ kelurahan di provinsi ini.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H),l Kemenkum Jawa Tengah Delmawati di Semarang, Kamis, mengatakan, pelibatan kampus tersebut berkaitan dengan penempatan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) di Posbankum desa/ kelurahan.
Menurut dia, Posbankum merupakan wujud strategi negara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat pedesaan melalui penyediaan layanan hukum yang mudah dijangkau, edukatif, serta berkelanjutan.
"Kehadiran mahasiswa KKN yang memiliki kompetensi dasar di bidang hukum diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum," katanya.
Penguatan, lanjut dia, dapat berupa pemberian konsultasi, peningkatan kesadaran hukum, hingga pendampingan masyarakat.
Ia menambahkan kompetensi mahasiswa dalam memahami dasar-dasar hukum dapat menjadi penguat dalam operasional Posbankum
Para mahasiswa, kata dia, juga bisa memberi pelatihan kepada paralegal dalam membentuk ekosistem layanan hukum yang berkelanjutan.
Sementara Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang. Retno Saraswati merespons positif dan siap untuk berkoordinasi lebih lanjut.
"Mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan ilmunya sekaligus melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat," katanya.
Ia menuturkan program tersebut juga akan dikoordinasikan dengan LPPM serta dapat dikembangkan dalam bentuk magang agar lulusan bisa langsung beraksi di lapangan.
Kemenkum Jateng gandeng Undip dan Unnes optimalkan peran Posbankum
Kemenkum Jateng menggandeng perguruan tinggi dalam upaya optimalisasi Posbankum. (ANTARA/HO-Kemenkum Jateng)
