Pekalongan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terus mengawal proses percepatan lahan bendung gerak yang nantinya bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi beberapa wilayah banjir dan rob di daerah itu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul di Pekalongan, Jumat mengatakan bahwa percepatan pembebasan lahan termasuk tanah musnah merupakan prioritas utama.
"Alhamdulillah, kami terus konsisten melakukan rapat koordinasi setiap bulan. Fokus pada pembebasan tanah musnah melalui skema kerohiman dan juga lahan non-musnah untuk keperluan pembangunan bendung gerak di wilayah Kecamatan Tirto," katanya.
Ia menjelaskan, tanah musnah adalah lahan yang rusak total akibat bencana alam dan tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang kini kondisinya sudah memprihatinkan.
Di beberapa titik, kata dia, kedalaman air sudah mencapai tiga meter bahkan bentuk lahan sudah lebih menyerupai laut.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk skema ganti kerohiman, sesuai dengan regulasi terbaru.
Proses tersebut, kata dia, mencakup pembentukan tim teknis, penilaian appraisal, penetapan lokasi, hingga sosialisasi kepada para pemilik lahan.
Pihaknya juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jika dibutuhkan termasuk opsi konsinyasi lewat pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan.
"Kami berharap proses ini bisa selesai secara musyawarah tanpa harus menempuh jalur hukum," katanya.
Sumar Rosul berharap adanya dukungan dari semua pihak agar seluruh tahapan itu selesai sebelum akhir September 2025.
"Kami minta doa dan dukungan dari semua pihak. Situasi warga di pesisir Tirto sudah memprihatinkan. Infrastruktur rusak, rumah selalu terendam rob, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk segera dituntaskan," katanya.
Baca juga: Kemenkum Jateng lantik Notaris Pengganti wilayah Kabupaten Pekalongan
