Jepara (ANTARA) - Pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebesar Rp87 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Jepara mendapatkan persetujuan DPRD Jepara.
"Mekanisme peminjaman akan dilakukan melalui Bank Jateng menindaklanjuti persetujuan dari DPRD Jepara," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo usai rapat Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Jepara dengan agenda persetujuan keputusan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD Jepara, Kamis.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Wakil Ketua DPRD Junarso, Wakil Ketua DPRD Arizal Wahyu Hidayat, dan perwakilan Forkopimda Jepara.
Rencananya pinjaman tersebut akan fokus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Rencananya ada 19 ruas jalan yang akan diperbaiki menggunakan dana pinjaman tersebut.
Dari 19 ruas jalan tersebut, sebagian besar diperbaiki dengan hotmik serta ada yang diperbaiki dengan betonisasi. Sedangkan panjang ruas jalan bervariasi yang tersebar di berbagai daerah di Jepara.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan struktur keuangan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp173 miliar.
Terkait pinjaman sebesar Rp86 Miliar, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi penyebab defisit APBD 2025. Karena setelah pinjaman dikembalikan akan menjadi seimbang kembali.
"Jadi defisit ini harus diberi pengertian bahwa keuangan kita, pendapatan kita itu kurang dari itu karena ada SiLPA, selain itu diskon listrik 50 persen untuk pengguna yang 900 kWh ke bawah itu menjadi sumber kurangnya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai rencana pinjaman daerah ini sudah cukup lama. Hasilnya, salah satu dari nota persetujuan itu adalah poin-poin apa saja yang menjadi peruntukan pinjaman daerah tersebut.
"Setelah kami bacakan di rapat paripurna, sudah sesuai dengan visi misi untuk menuju Jepara mulus seluruhnya masuk ke infrastruktur jalan yang strategis," ujarnya.
Terkait potensi penurunan pendapatan daerah, kata dia, harus menjadi motivasi dan evaluasi Pemkab Jepara. Salah satu yang dievaluasi jika ada pinjaman daerah dengan pendapatan yang menurun maka menjadi hal yang krusial untuk dioptimalkan.
"Beberapa hal rencana strategis Bupati Jepara sudah kami terima. Harapannya pendapatan akan sesuai target hingga akhir tahun anggaran nanti," ujarnya.
Beberapa strategi optimalisasi yang sudah menjadi andalan Pemkab Jepara, kata dia, melalui pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan e-ticketing di beberapa objek wisata.
Baca juga: Kerap picu kecelakaan, Ketua DPRD Jepara desak perbaikan jalan di Bangsri
