Solo (ANTARA) - Komunitas ojek online (ojol) di Jawa Tengah dan DIY menolak wacana merger perusahaan jasa transportasi Grab dengan GoTo.
Terkait hal itu, Wuri Ramawati sebagai koordinator komunitas di Solo, Jawa Tengah, Minggu meminta agar Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi.
Ia mengatakan pertimbangan dari keberatan tersebut karena jika dua perusahaan ini dimerger maka akan mengakibatkan efisiensi yang berdampak pada pemutusan kontrak sepihak terhadap mitra.
Selain itu, menurut dia merger juga akan membuat munculnya kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pengemudi online.
"Kepada Bapak Presiden, kami mohon para pemangku kebijakan untuk mengintervensi rencana akuisisi tersebut dengan mempertimbangkan asset asli Bangsa Indonesia. Kami yakin para pemangku kebijakan pasti menggunakan hati nuraninya untuk mendengar keluhan kami," katanya.
Di sisi lain, Wuri juga menyoroti jika GoTo yang merupakan perusahaan asli Indonesia diakuisisi oleh Grab yang merupakan perusahaan asing maka akan berdampak buruk terhadap pendapatan negara.
Ia mengatakan saham yang seharusnya menjadi milik Bangsa Indonesia akan menjadi milik negara asing.
"Untuk itu kami menolak rencana akuisisi atau merger ini karena banyak hal yang kurang menguntungkan baik bagi driver ataupun bagi NKRI," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional atau KON juga menyatakan penolakannya terhadap wacana merger Grab-GoTo. Ketua KON Andi Kristiyanto menyatakan akan terjadi ledakan pengangguran jika merger benar-benar terjadi.
"Pemerintah harus segera hadir sebagai regulator dan sebagai pengawas untuk menyelamatkan penyelenggaraan bisnis transportasi online ini agar tidak terjadi ledakan pengangguran akibat dari merger Grab-Gojek. Tidak hanya itu, merger ini membuat kesejahteraan dan pendapatan driver berkurang," katanya.
