Semarang (ANTARA) - Sejumlah kepala desa mengapresiasi program Sekolah Antikorupsi "Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" di tingkat provinsi yang digagas Gubernur Jawa Tengah bisa berlanjut hingga tingkat kabupaten.
Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo, di Semarang, Selasa, menilai program yang digagas oleh Gubernur Ahmad Luthfi merupakan terobosan yang bagus.
"Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten," katanya, di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Semarang.
Dengan begitu, kata dia, para kepala desa bisa memahami materi-materi yang lebih detail mengenai desa antikorupsi.
Sebab, ia mengatakan bahwa saat ini kepala desa dituntut lebih hati-hati dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
"Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama. Sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini semua konsep bisa diketahui," katanya.
Senada, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Cipto Teguh Wibowo mengatakan bahwa Sekolah Antikorupsi yang digagas Ahmad Luthfi sangat menarik.
Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat memacu kinerja kepala desa agar sangat hati-hati karena ada aturan-aturan.
"Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan bantuan keuangan, red.)," katanya.
Diakuinya, selama ini ada kendala terkait proses administrasi, misalnya untuk mencairkan dana desa dibutuhkan faktur pajak, belum lagi ada aturan yang berubah-ubah.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa Sekolah Antikorupsi itu diikuti oleh 7.810 kepala desa.
Menurut dia, program tersebut merupakan adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan menghadirkan pemateri dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jateng, kejaksaan tinggi, hingga Kepolisian Polda Jateng.
Ia mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi di Jateng sudah terbukti, di antaranya sudah ada 30 desa antikorupsi, dan 297 desa yang sedang diajukan sebagai desa antikorupsi.
"Ini adalah upaya agar pembangunan yang leading sektornya di desa nanti betul-betul tepat sasaran. Dari mana kita bangun, adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa," katanya.
