Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memasifkan kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya potensi kerawanan pelanggaran pemilu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Pelaksana Tugas Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa saat ini potensi kerawanan pelanggaran seperti netralitas aparatur sipil negara, politik uang, dan gesekan antarpendukung akan mudah muncul.
"Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sejumlah pelanggaran tersebut dan upaya menciptakan iklim pilkada yang kondusif maka kami memasifkan kewaspadaan dini," katanya.
Menurut dia, peran aktif dan tugas pokok dan fungsi tokoh masyarakat, tokoh agama, forum kerukunan umat beragama, dan pemuda lintas agama cukup dibutuhkan dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif.
Pemkot, kata dia, berkomitmen dalam upaya pencegahan kerawanan Pilkada 2024 dengan melakukan penyamaan persepsi pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan forum komunikasi umat beragama dalam mewujudkan Pilkada 2024 aman, damai, kondusif, jujur, dan adil.
"Sejak dini, kami melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi dan menyampaikan imbauan-imbauan kepada masyarakat agar segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan selama masa pilkada ini bisa diminimalisasi," katanya.
Salahudin menekankan bahwa mencegah itu lebih mudah daripada harus menangani permasalahan yang sudah telanjur terjadi.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh aparatur sipil negara tetap bersikap netral dan fokus dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ikut-ikutan mendukung partai politik.
"Yang jelas ada sanksi untuk ASN apabila tidak netral pada Pilkada 2024," katanya.
Baca juga: Pemerintah Kota gelar pameran Batik Night Carnival 2024
