BPJS Ketenagakerjaan gelar FGD sekaligus sosialisasikan program
Semarang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sekaligus menyosialisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan bagi para pekerja pada Rabu (18/9).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Noviana Kartika Setiananingtyas, Kepala Cabang BTN Purwokerto Agnes Zendy Kusumawardi, serta para pengembang perumahan di wilayah Banyumas.
BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan tersebut memperkenalkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh Program MLT terutama terkait perumahan yang dapat dinikmati para pekerja yang merupakan peserta aktif serta memenuhi persyaratan.
Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Noviana Kartika Setyaningtyas, mewakili Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Isnavodiar Jatmiko menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari roadshow di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
"Target untuk program MLT perumahan pekerja di wilayah Jawa Tengah adalah 70 unit rumah, dengan total anggaran Rp 23 miliar," kata Ovi panggilan akrab Noviana.
Ovi menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BTN dan beberapa bank lain dalam penyelenggaraan program MLT tersebut, antara lain Bank Jateng dan BJB.
Ia berharap semakin banyak masyarakat pekerja yang tahu dan memanfaatkan Program MLT yang bunganya jauh di bawah bunga pasar. Pada kesempatan tersebut selain BTN, juga dihadirkan dari pihak pengembang perumahan.
Kepala Cabang BTN Purwokerto Agnes Zendy Kusumawardi mengatakan kegiatan tersebut sangat positif karena berhasil mengumpulkan para pengembang perumahan. Sekaligus memberikan kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih luas menyosialisasikan Program MLT pada masyarakat pekerja.
"Tidak ada batasan tipe rumah yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, selama rumah tersebut merupakan perumahan nonsubsidi dan sesuai ketentuan. Program ini juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi rumah," kata Agnes.
Program MLT perumahan pekerja di Purwokerto ditargetkan sebesar Rp2,5 miliar per kabupaten, yang setara dengan tujuh unit rumah per kabupaten.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Noviana Kartika Setiananingtyas, Kepala Cabang BTN Purwokerto Agnes Zendy Kusumawardi, serta para pengembang perumahan di wilayah Banyumas.
BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan tersebut memperkenalkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh Program MLT terutama terkait perumahan yang dapat dinikmati para pekerja yang merupakan peserta aktif serta memenuhi persyaratan.
Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Noviana Kartika Setyaningtyas, mewakili Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Isnavodiar Jatmiko menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari roadshow di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
"Target untuk program MLT perumahan pekerja di wilayah Jawa Tengah adalah 70 unit rumah, dengan total anggaran Rp 23 miliar," kata Ovi panggilan akrab Noviana.
Ovi menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BTN dan beberapa bank lain dalam penyelenggaraan program MLT tersebut, antara lain Bank Jateng dan BJB.
Ia berharap semakin banyak masyarakat pekerja yang tahu dan memanfaatkan Program MLT yang bunganya jauh di bawah bunga pasar. Pada kesempatan tersebut selain BTN, juga dihadirkan dari pihak pengembang perumahan.
Kepala Cabang BTN Purwokerto Agnes Zendy Kusumawardi mengatakan kegiatan tersebut sangat positif karena berhasil mengumpulkan para pengembang perumahan. Sekaligus memberikan kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih luas menyosialisasikan Program MLT pada masyarakat pekerja.
"Tidak ada batasan tipe rumah yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, selama rumah tersebut merupakan perumahan nonsubsidi dan sesuai ketentuan. Program ini juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi rumah," kata Agnes.
Program MLT perumahan pekerja di Purwokerto ditargetkan sebesar Rp2,5 miliar per kabupaten, yang setara dengan tujuh unit rumah per kabupaten.