Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewenangannya.
“Nanti kami evaluasi posisi MK karena memang sudah seharusnya kami mengevaluasi semuanya tentang sistem, mulai dari sistem pemilu hingga sistem ketatanegaraan. Menurut saya, MK terlalu banyak urusan yang dikerjakan, yang sebetulnya bukan urusan MK," kata Doli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Doli, salah satu contohnya mengenai pilkada. Seharusnya, kata dia, MK meninjau ulang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi akhirnya MK turut masuk pada hal-hal teknis, sehingga dianggap melampaui batas kewenangannya.
"Di samping itu, banyak putusan-putusan yang mengambil kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu hanya Pemerintah dan DPR, tetapi seakan-akan MK menjadi pembuat undang-undang ketiga,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa DPR akan mengubah hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan karena putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Akibatnya, putusan MK memunculkan upaya politik dan upaya hukum baru yang harus diadopsi oleh peraturan teknis, seperti halnya dengan putusan kemarin. Akan tetapi, ketika DPR mau mendudukkan yang benar sesuai undang-undang, muncul demonstrasi mahasiswa dan kecurigaan,” katanya.
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyempurnaan semua sistem, baik pemilu, kelembagaan dan ketatanegaraan.”
Berita Terkait
Uya Kuya sebut media sosial artis bisa dijadikan "hotline" untuk aduan
Rabu, 2 Oktober 2024 15:58 Wib
Peneliti Bussinessfirst: Rekomendasi Pansus tertolak Indeks Kepuasan Jamaah
Rabu, 2 Oktober 2024 12:57 Wib
Once tidak masalah ditempatkan satu komisi dengan Ahmad Dhani
Selasa, 1 Oktober 2024 16:18 Wib
Jamaludin Malik kenakan kostum Ultraman sebelum pelantikan DPR RI
Selasa, 1 Oktober 2024 11:17 Wib
USM, Kemenpora, dan DPR kampanye pemuda antimerokok
Jumat, 27 September 2024 13:14 Wib
Daniel Johan raih gelar doktor, angkat digitalisasi pertanian tingkatkan akses bagi petani
Rabu, 11 September 2024 21:34 Wib
Sesuai Surat Sekjen Kemenag ke DPR, Hasan Affandi memang tidak ke Arab Saudi
Rabu, 4 September 2024 17:21 Wib
PB MABMI desak Pemerintah dan DPR sahkan UU Masyarakat Adat
Senin, 26 Agustus 2024 18:04 Wib