Pemprov Jateng percepat pompanisasi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot program pompanisasi dan irigasi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan melalui perluasan areal tanam.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pompanisasi bertujuan untuk menyediakan air sehingga bisa mewujudkan perluasan areal tanam.

Hal tersebut disampaikannya di sela rapat koordinasi percepatan pompanisasi dan irigasi perpompaan di Semarang.

Menurut dia, rakor tersebut diselenggarakan sebagai persiapan mengantisipasi kondisi El Nino 2023 - 2024, serta untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi iklim yang ekstrem.

Ia menyebutkan realisasi penambahan luas areal tanam di Jateng hingga pertengahan Mei 2024 tercatat sebanyak 46.445 hektare, yang tercapai sebagai bentuk adanya program pompanisasi.

"Ini akan intensif dilakukan untuk mengairi lahan pertanian di luar irigasi reguler dengan menggunakan pompa," katanya.

Pada 2024, Jateng mendapat alokasi 1.682 irigasi perpompaan di 35 kabupaten/Kota, dan 4.340 unit pompa di 32 kabupaten/kota.

Saat ini, kata dia, progres pencapaian fisik irigasi perpompaan Jateng tahap pertama per kabupaten sudah mencapai 70 persen.

"Sedangkan pemasangan atau pemanfaatan pompa sebesar 69,7 persen dari 4.340 unit," kata Supriyanto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyampaikan bahwa program perpompaan itu merupakan langkah awal seiring Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025-2045.

"Ini merupakan langkah awal, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, Jateng ditetapkan pemerintah pusat sebagai penumpu pangan dan industri nasional," katanya.

Apalagi, kata dia, produksi beras di Jateng sempat mengalami penurunan akibat dampak El Nino.

Dengan adanya program pompanisasi tersebut, kata dia, diharapkan mampu mengantisipasi dampak kemarau panjang dan meningkatkan produktivitas pangan.

Sumarno menyampaikan bahwa program pompanisasi bukan sekadar memastikan ketersediaan alatnya, tetapi juga memastikan sumber daya airnya.

Karena itu, kata dia, keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan pemangku kepentingan terkait dalam koordinasi manajemen pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan.

"Kami berharap dalam rakor ini bisa menghasilkan langkah-langkah untuk mengakselerasi pemanfaatan dari pompanisasi ini," katanya.