Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 559 desa di wilayah tersebut saat ini sudah terakses internet yang tercakup dalam Program Internet Desa untuk percepatan transformasi digital untuk pengembangan pariwisata dan perekonomian.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Semarang, menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis elektronik adalah program prioritas.
"Artinya, internet ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan promosi produk UMKM dan pariwisata di desa di Jateng," kata Nana, saat peluncuran Program Internet Desa Tahun 2024.
Ia menjelaskan Program Internet Desa direalisasikan secara bertahap sejak 2022 yang semula mencakup 53 desa, kemudian 2023 bertambah 331 desa, dan pada tahun ini akan bertambah lagi sebanyak 215 desa sehingga total 559 desa.
Pada tahun ini, Program Internet Desa juga direalisasikan secara bertahap, yakni periode Januari sebanyak 29 desa, Februari 46 desa, Maret sebanyak 70 desa, dan April mendatang akan mencakup 70 desa.
"Kami harapkan tahun-tahun berikutnya, kami akan tambah lagi lebih banyak internet di desa-desa. Beberapa desa yang menjadi perhatian adalah desa-desa yang selama ini 'blank spot' (daerah susah sinyal internet) yang menjadi perhatian utama kami," katanya.
Program Internet Desa tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat diwakili perangkat desa yang hadir secara daring saat peluncuran program tersebut, seperti Desa Dawuhan Kabupaten Banjarnegara dan Desa Banjaratma Kabupaten Brebes.
Program ini juga merupakan prioritas Pj Gubernur, yaitu pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
Internet Desa adalah salah satu terobosan Diskominfo Jateng sebagai penggerak transformasi digital. Beberapa waktu yang lalu, Provinsi Jateng meraih Indeks Tertinggi Nasional SPBE Kategori Provinsi dengan nilai 4,26 dengan predikat memuaskan.
Selain untuk pengembangan potensi perekonomian desa, Nana menjelaskan bahwa akses internet juga bisa dimanfaatkan oleh desa untuk memberikan informasi, misalnya ketika mengalami bencana, seperti tanah longsor.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng Riena Retnaningrum menambahkan bahwa penyaluran program ini memang dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada.
"Kami enggak mampu kalau seluruh 'blank spot' tangani sendiri melalui APBD. Kami harus kreatif dari sumber dana yang sah. Karena seluruh desa 'blank spot' dapat teratasi," katanya.
