Akademisi: Para capres kurang soroti hubungan internasional saat debat
Purwokerto (ANTARA) - Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Kholifatus Saadah menilai para calon presiden (capres) kurang menyoroti masalah hubungan internasional saat debat ketiga pada Minggu (7/1) malam.
"Sayang sekali, kemarin itu padahal temanya HI (hubungan internasional), terus globalisasi, dan politik luar negeri," kata Kholifatus Saadah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Akan tetapi, kata dia, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut hanya sebatas pertanyaan dari panelis.
Dari ketiga capres ketika bertanya, lanjut dia, tidak mengarah pada pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan internasional.
"Jadi, sayang sekali, kemarin saya juga menyayangkan. Akan tetapi, saya mengambil sesuatu yang menarik karena kemarin Capres RI Ganjar Pranowo yang menyebutkan mengenai revitalisasi ASEAN," kata dosen Studi ASEAN itu.
Menurut dia, isu tersebut cukup menarik dan seksi bagi akademisi maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam hubungan internasional karena ide itu muncul sebagai sebuah gagasan yang sebenarnya sudah cukup lama tentang bagaimana skema organisasi ASEAN yang cukup lama dan semacam tidak terlalu mengakomodasi keputusan-keputusan yang cepat.
"Namun, sayang sekali juga kemarin setelah Pak Ganjar menyebut revitalisasi ASEAN itu tidak segera di-follow up, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lain," tegasnya.
Dengan demikian, kata dia, debat tersebut kurang fokus menyoroti pada masalah hubungan internasional, padahal merupakan momentum bagi ketiga capres untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap politik luar negeri Indonesia.
Bahkan, lanjut dia, sejak awal hanya semacam disenggol saja bahwa politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Namun, tidak dimanivestasikan di dalam pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban yang disampaikan oleh ketiga capres.
"Kemarin malah terlalu banyak menyinggung masalah pertahanan. Ya, mungkin ada faktor salah satu capresnya adalah Menteri Pertahanan, kemudian kecenderungannya ke situ," katanya.
Dosen yang akrab disapa Ifa itu mengakui jika kurang memahami masalah pertahanan. Namun, sebagai akademisi yang turut menyaksikan debat tersebut, dia menilai Capres RI Anies Rasyid Baswedan dan Capres RI Ganjar Pranowo cukup memberikan pengetahuan mengenai ada apa sebenarnya di pertahanan, apa yang dibutuhkan terkait dengan anggaran yang dinaikkan, dan sebagainya.
Akan tetapi, dia menyayangkan Capres RI Prabowo Subianto yang notabene merupakan Menteri Pertahanan kurang bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
"Bagi saya yang kurang memahami masalah pertahanan, capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 sudah cukup mampu menjelaskan mengenai sudut pandang mereka terkait dengan bagaimana seharusnya pertahanan itu dibahas oleh orang secara umum," tegasnya.
Terkait dengan pernyataan Prabowo bahwa data Kementerian Pertahanan tidak bisa dibuka di publik, dia mengatakan bahwa di instansi mana pun, termasuk di level kampus, ada data-data yang memang tidak bisa dibuka untuk umum.
Namun, sebagai pihak yang menguasai pertahanan dan juga sebagai Menteri Pertahanan, kata dia, Prabowo bisa menyampaikan beberapa data sebenarnya bisa dibuka oleh publik seperti data-data yang dapat diakses melalui laman Kementerian Pertahanan, misalnya mengenai kapan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).
"Menurut saya itu bisa diakses publik. Namun, entah kenapa kemarin selalu di-cut datanya kurang pas, datanya kurang sesuai, dan sebagainya. Jadi, saya yang mungkin bukan di bagian bidang pertahanan juga melihatnya ini kalau di-cut tidak pas, bagaimana dengan survei dari Lowy Institute yang kemarin disampaikan Pak Ganjar," katanya.
Dipertanyakan pula mengapa survei yang dilakukan oleh sebuah akademisi atau lembaga riset itu dianggap tidak sesuai.
"Padahal, sudah seharusnya memang di pemerintahan mempertimbangkan bagaimana akademisi juga melakukan riset dan sebagainya untuk kebijakan-kebijakan mereka," kata Ifa.
KPU RI menggelar Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 yang diikuti oleh tiga capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1), pukul 19.00 WIB.
Debat yang diikuti oleh capres untuk kedua kalinya itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.
Rangkaian debat capres/cawapres dijadwalkan masih berlangsung dua kali lagi, yakni 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko optimistis Prabowo mampu kuasai debat ketiga
"Sayang sekali, kemarin itu padahal temanya HI (hubungan internasional), terus globalisasi, dan politik luar negeri," kata Kholifatus Saadah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Akan tetapi, kata dia, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut hanya sebatas pertanyaan dari panelis.
Dari ketiga capres ketika bertanya, lanjut dia, tidak mengarah pada pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan internasional.
"Jadi, sayang sekali, kemarin saya juga menyayangkan. Akan tetapi, saya mengambil sesuatu yang menarik karena kemarin Capres RI Ganjar Pranowo yang menyebutkan mengenai revitalisasi ASEAN," kata dosen Studi ASEAN itu.
Menurut dia, isu tersebut cukup menarik dan seksi bagi akademisi maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam hubungan internasional karena ide itu muncul sebagai sebuah gagasan yang sebenarnya sudah cukup lama tentang bagaimana skema organisasi ASEAN yang cukup lama dan semacam tidak terlalu mengakomodasi keputusan-keputusan yang cepat.
"Namun, sayang sekali juga kemarin setelah Pak Ganjar menyebut revitalisasi ASEAN itu tidak segera di-follow up, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lain," tegasnya.
Dengan demikian, kata dia, debat tersebut kurang fokus menyoroti pada masalah hubungan internasional, padahal merupakan momentum bagi ketiga capres untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap politik luar negeri Indonesia.
Bahkan, lanjut dia, sejak awal hanya semacam disenggol saja bahwa politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Namun, tidak dimanivestasikan di dalam pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban yang disampaikan oleh ketiga capres.
"Kemarin malah terlalu banyak menyinggung masalah pertahanan. Ya, mungkin ada faktor salah satu capresnya adalah Menteri Pertahanan, kemudian kecenderungannya ke situ," katanya.
Dosen yang akrab disapa Ifa itu mengakui jika kurang memahami masalah pertahanan. Namun, sebagai akademisi yang turut menyaksikan debat tersebut, dia menilai Capres RI Anies Rasyid Baswedan dan Capres RI Ganjar Pranowo cukup memberikan pengetahuan mengenai ada apa sebenarnya di pertahanan, apa yang dibutuhkan terkait dengan anggaran yang dinaikkan, dan sebagainya.
Akan tetapi, dia menyayangkan Capres RI Prabowo Subianto yang notabene merupakan Menteri Pertahanan kurang bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
"Bagi saya yang kurang memahami masalah pertahanan, capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 sudah cukup mampu menjelaskan mengenai sudut pandang mereka terkait dengan bagaimana seharusnya pertahanan itu dibahas oleh orang secara umum," tegasnya.
Terkait dengan pernyataan Prabowo bahwa data Kementerian Pertahanan tidak bisa dibuka di publik, dia mengatakan bahwa di instansi mana pun, termasuk di level kampus, ada data-data yang memang tidak bisa dibuka untuk umum.
Namun, sebagai pihak yang menguasai pertahanan dan juga sebagai Menteri Pertahanan, kata dia, Prabowo bisa menyampaikan beberapa data sebenarnya bisa dibuka oleh publik seperti data-data yang dapat diakses melalui laman Kementerian Pertahanan, misalnya mengenai kapan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).
"Menurut saya itu bisa diakses publik. Namun, entah kenapa kemarin selalu di-cut datanya kurang pas, datanya kurang sesuai, dan sebagainya. Jadi, saya yang mungkin bukan di bagian bidang pertahanan juga melihatnya ini kalau di-cut tidak pas, bagaimana dengan survei dari Lowy Institute yang kemarin disampaikan Pak Ganjar," katanya.
Dipertanyakan pula mengapa survei yang dilakukan oleh sebuah akademisi atau lembaga riset itu dianggap tidak sesuai.
"Padahal, sudah seharusnya memang di pemerintahan mempertimbangkan bagaimana akademisi juga melakukan riset dan sebagainya untuk kebijakan-kebijakan mereka," kata Ifa.
KPU RI menggelar Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 yang diikuti oleh tiga capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1), pukul 19.00 WIB.
Debat yang diikuti oleh capres untuk kedua kalinya itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.
Rangkaian debat capres/cawapres dijadwalkan masih berlangsung dua kali lagi, yakni 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko optimistis Prabowo mampu kuasai debat ketiga