Temanggung (ANTARA) - Bupati Temanggung M. Al Khadziq meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran pada 2024, karena pada tahun politik tersebut pemkab harus mengalokasikan dana untuk pesta demokrasi, khususnya pilkada.
"Untuk penyelenggaraan pilkada Pemkab Temanggung harus menyiapkan dana tidak kurang dari Rp70 miliar," katanya pada Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di Temanggung, Selasa.
Selain itu, katanya Pemkab Temanggung baru saja mengalokasikan anggaran setiap tahun Rp128 miliar untuk membayar gaji guru P3K yang baru direkrut sejumlah 2.000 orang.
"Jadi dengan beban untuk membayar setiap tahun tambahan Rp128 miliar untuk guru P3K dan Pilkada 2024, paling tidak akan berkontraksi terhadap pembiayaan pembangunan di tahun 2024 dan tahun 2025 masa berlakunya rencana pembangunan daerah (RPD) yang akan disusun," katanya.
Oleh karena itu, katanya pihaknya meminta berbagai upaya harus dilakukan, yakni efisiensi dan optimalisasi dana transfer.
Ia menjelaskan optimalisasi dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi melalui pengusulan dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan kepada kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sumber pembiayaan lainnya.
Khadziq berharap perangkat daerah pengelola pendapatan untuk selalu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, memang tidak mudah bagi pemerintah kabupaten pada masa-masa seperti ini untuk melakukan intensifikasi pendapatan daerah, menagih, mengumpulkan pajak dari masyarakat.
"Tetapi apa pun kita harus terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat secara proporsional dan memberikan kontribusi lebih besar kepada APBD Kabupaten Temanggung," katanya.
Ia menyampaikan hal penting dalam perencanaan pembangunan 2024, yakni perangkat daerah agar melakukan review kembali tentang efisiensi dan efektivitas program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga memastikan bahwa output dan outcomenya benar-benar bermanfaat langsung untuk masyarakat dan mendorong tercapainya target kinerja pembangunan daerah.
Kemudian beberapa prioritas penting yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur daerah, optimalisasi tani pekarangan dan peternakan rumah tangga, pemberdayaan UMKM.
Selanjutnya pengelolaan sampah rumah tangga, konservasi lingkungan hidup, penurunan angka stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
