Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana menaikkan nilai santunan kematian 50 persen dari sebelumnya Rp1 juta untuk setiap penerima manfaat menjadi Rp1,5 juta, menyusul naiknya biaya pemakaman.
"Pemkab Kudus memang berkomitmen membantu meringankan warga kurang mampu, terutama dalam meringankan beban mereka dalam membiayai pemakaman anggota keluarganya," ujar Bupati Kudus Hartopo di sela-sela penyerahan santunan kematian secara simbolis di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat.
Ia mengungkapkan untuk membayar penggali kubur saat ini bisa sampai Rp600 ribu, belum termasuk biaya lain-lainnya, sehingga diusulkan untuk dinaikkan santunan tersebut.
Dia menargetkan paling cepat kebijakan tersebut bisa terealisasi pada APBD Perubahan 2023 karena hingga saat ini penganggaran APBD masih fokus pada penanganan COVID-19.
"Tetapi kami masih mengalokasikan sumber dananya. Paling cepat pada APBD Perubahan 2023 nanti terealisasi," ujarnya.
Cahyo Budi Utomo (37), salah satu ahli waris penerima santunan dari Desa Klaling, menyatakan berterima kasih atas santunan yang diberikan Pemkab Kudus karena santunannya itu untuk menutup biaya pemakaman almarhumah ibunya, Fatimah (65).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kudus Agung Karyanto mengungkapkan terdapat 167 penerima santunan pada periode September 2022.
Penerimanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kudus. Adapun jumlah anggarannya untuk 167 orang tersebut Rp167 juta.
Berita Terkait
Pemkab Kudus proses pensiun dini mantan sekda untuk ikut Pilkada 2024
Jumat, 17 Mei 2024 9:10 Wib
Pemkab Kebumen sambangi UNS bahas pengembangan kampus
Jumat, 17 Mei 2024 9:09 Wib
Pemkab Batang anjurkan sekolah memilih wisata edukatif lokal
Jumat, 17 Mei 2024 9:04 Wib
Pemkab Temanggung fasilitasi dua laptop dan satu printer setiap PPK
Kamis, 16 Mei 2024 16:26 Wib
Pemkab Cilacap dukung UPI ekspor komoditas perikanan secara langsung
Kamis, 16 Mei 2024 13:57 Wib
Pemkab Pati beri hibah tanah kepada polresta dan TNI
Kamis, 16 Mei 2024 6:37 Wib
Pemkab-DPRD Purbalingga setujui raperda terkait pesantren jadi perda
Selasa, 14 Mei 2024 17:28 Wib
Pemkab Batang-Yogyakarta selenggarakan pelatihan pemasaran digital
Selasa, 14 Mei 2024 8:27 Wib