Kejujuran Pemilu 2024 di dalam bingkai empat kebenaran

Semarang (ANTARA) - Kejujuran ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana dan sepanjang masa. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bebas dari kecurangan akan selalu melekat dalam memori generasi penerus.

Seluruh pemangku kepentingan pemilu atau pihak yang memiliki kepentingan pada pemilihan umum di Tanah Air saling menjaga agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dalam koridor kebenaran. Setidaknya ada empat kebenaran: agama, pemerintah (berupa peraturan perundang-undangan kepemiluan), norma yang berlaku di tengah masyarakat, dan hati nurani setiap individu.

Pemilihan umum, baik pemilu anggota legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah adalah sebuah proses, cara, perbuatan memilih wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah secara demokratis.

Siapa pun yang kelak duduk di kursi presiden/wakil presiden, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, atau DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada pemilu mendatang atas kehendak Tuhan.

Karena semua itu tidak lepas dari ketetapan Allah Swt., alangkah indahnya mereka yang memperebutkan kursi tersebut tetap berikhtiar dan bertawakal. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh dengan cara terbaik atau tidak menghalalkan segara cara untuk menggapai singgasana.

Dengan demikian, mereka ikut menekan kecurangan setiap tahapan Pemilu 2024, termasuk tahapan verifikasi administrasi yang pada hari Jumat (14/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan partai politik (parpol) yang lolos verifikasi administrasi. Tercatat 18 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat.

Partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi: PDI Perjuangan, PKS, Perindo, Partai NasDem, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia), Partai Hanura, Partai Gerindra, PKB, PSI, PAN, Partai Golkar, PPP, Partai Buruh, dan Partai Ummat.

Baca juga: Transparansi Pemilu 2024 tingkatkan kepercayaan masyarakat

Disebutkan pula oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ada tiga kategori partai politik yang lolos verifikasi administrasi: kategori pertama, partai politik kategori peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold), atau sembilan parpol yang mempunyai kursi DPR RI; kategori kedua, lima parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold (PT), atau tidak punya kursi DPR RI; kategori ketiga, empat parpol baru.

Pada tahapan verifikasi faktual, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020, verifikatur (petugas verifikasi) hanya melakukan verifikasi faktual terhadap partai baru dan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen.

Dengan demikian, terdapat lima parpol yang tidak lolos PT pada Pemilu 2019 dan empat parpol baru mulai Sabtu (15/10) mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Tahapan ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 4 November 2022.

Verifikasi faktual terhadap sembilan parpol itu meliputi verifikasi terhadap kepengurusan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, verifikasi terhadap kantor partai politik tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini, verifikatur akan mencocokkan surat keputusan (SK) kepengurusan partai politik dan dokumen kepemilikan kantor tetap, kemudian mencocokkan SK kepengurusan dengan SK milik parpol.

Selain itu, menghadirkan ketua, sekretaris, bendahara partai politik, dan menghadirkan 30 persen keterwakilan perempuan. Petugas juga mencocokkan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas (KTP-el atau surat keterangan dari disdukcapil dan KTA) yang bersangkutan, kemudian mencatat dan mendokumentasikan hasil verifikasi faktual kepengurusan.

Setiap tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan. Pengawasan ini disesuaikan dan disamakan dengan semua tahapan yang diatur dalam ketentuan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Lembaga penyelenggara pemilu ini telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Baca juga: KPU Banyumas siap Verifikasi faktual parpol

Khusus pemantau pemilu, seharusnya sejak tahapan awal sudah memantau KPU dan Bawaslu apakah kedua penyelenggara pemilu ini pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu sudah melaksanakan aturan main, atau tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU, maupun Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Pengawasan yang mereka lakukan meliputi: pertama, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu oleh KPU; kedua, pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu oleh KPU dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan; ketiga, pengumuman hasil verifikasi; keempat, penetapan peserta pemilu.

Baik peserta, pemilih, penyelenggara pemilu, maupun pemantau pemilu dalam negeri/luar negeri tetap istikamah dalam mematuhi aturan kepemiluan.

Begitu pula masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan profesi lainnya yang tidak boleh menjadi anggota parpol, perlu secara kontinu mengecek pada link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Pengecekan ini untuk mengetahui apakah masuk dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) atau tidak terdaftar sebagai anggota parpol.

Jika pemangku kepentingan pemilu setiap tahapan selalu mengedepankan kejujuran yang berkeadilan, produk Pemilu 2024 bakal melahirkan pemimpin bangsa yang sidik (jujur), amanah (dapat dipercaya), fatanah (cerdas), dan tablig bermakna menyampaikan. Legacy ini akan terus dikenang dan dijaga oleh generasi penerus, bahkan mereka implementasi pada setiap penyelenggaraan pemilu di Tanah Air.

Baca juga: Jurnalis tak sekadar pencatat sejarah kepemiluan
Baca juga: Produk Pemilu 2024 bermutu atau tidak, bergantung kita