KPPN Kudus evaluasi penyerapan APBN

Rabu, 12 Oktober 2022 04:24 WIB

Pelaksana tugas Kepala KPPN Kudus Marno (kiri) saat rapat evaluasi melalui zoom meeting di Kudus, Selasa. ANTARA/HO-Screenshot.

Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, mengevaluasi realisasi penyerapan APBN yang dikelola satuan kerja dan pemerintah daerah di tiga kabupaten karena hingga triwulan III 2022 baru mencapai 68,99 persen.

"Dengan capaian sebesar 68,99 persen, realisasinya hingga triwulan ketiga tahun 2022 baru Rp1,74 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp2,519 triliun," kata Pelaksana tugas Kepala KPPN Kudus Marno saat rapat evaluasi melalui zoom meeting di Kudus, Selasa.

Hanya saja, kata dia, realisasi penyerapan anggaran tersebut masih di bawah target penyerapan hingga triwulan ketiga sebesar 75 persen, sehingga perlu dievaluasi agar pada triwulan keempat nanti penyerapannya bisa maksimal.

Ia mencatat jumlah satuan kerja (Satker) di wilayah kerja KPPN Kudus sebanyak 78 satuan kerja dan ada tiga kabupaten, meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak.

Pagu sebesar Rp2,52 triliun meliputi anggaran belanja pegawai Rp655,29 miliar, belanja barang Rp354,43 miliar, belanja modal Rp130,42 miliar, bantuan sosial Rp11,66 miliar, DAK Fisik Rp292,39 miliar, DAK non fisik sebesar Rp403,49 miliar, dan dana desa Rp672,26 miliar.

Realisasi penyerapan anggaran terbesar dari dana desa sebesar 80,74 persen, sedangkan terendah DAK fisik realisasinya baru 49,64 persen.

Berdasarkan wilayah, penyerapan anggaran belanja transfer tertinggi di Kabupaten Kudus mencapai 77,23 persen dari pagu Rp322,18 miliar, disusul Kabupaten Jepara sebesar 71,73 persen dari pagu Rp524,9 miliar dan Kabupaten Demak sebesar 67,68 persen dari pagu sebesar Rp521,1 miliar.

Upaya percepatan penyerapan, selain melalui evaluasi juga mengajak satker dan pemda mempersiapkan langkah-langkah akhir tahun agar pencairan anggarannya tidak menumpuk di akhir tahun, tapi bisa dicairkan sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

"Kami juga akan memonitor masing-masing satker dan pemda, serta menyampaikan informasi grafis penyerapan anggaran. Jika ada yang belum sesuai, akan kami ingatkan agar hingga akhir tahun tidak ada yang lupa atau terlambat menyampaikan tagihan," ujarnya.

Menurut dia percepatan penyerapan dan pencapaian "output" merupakan langkah yang harus didorong agar dampak pembiayaan APBN dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

APBN yang kinerjanya baik, kata dia, juga akan memberikan instrumen bagi perlindungan untuk masyarakat dan perekonomian, hari ini dan ke depan. APBN harus menjadi instrumen yang terus dijaga kesehatannya, agar pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan secara berkeadilan.

Sementara itu salah satu kunci untuk menjaga penyerapan anggaran adalah seluruh satuan kerja harus bekerja lebih keras dan fokus agar target penyerapan anggaran dapat tercapai baik realisasi maupun outputnya, sedangkan monitoring dan evaluasi anggaran minimal dua mingguan.