Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres membahas penyelesaian konflik di sejumlah negara dan kembali meminta pimpinan organisasi dunia itu menghilangkan hak veto.
“Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” kata Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin. Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto yang berkekuatan besar.
“Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar dia.
Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.
Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).
Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga ia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York.
