Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai persetujuan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) merupakan langkah progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.
"Selain itu, pengesahan RUU TPKS juga dalam rangka memperluas terminologi kekerasan seksual. Sehingga, dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan tidak menjadikan multitafsir," kata Hibnu di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, yang menarik dari RUU TPKS tersebut adalah korban mendapatkan jaminan atau santunan dari negara.
"Ini yang menarik. Jadi, korban kekerasan seksual ini adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak, termasuk hak yang berkaitan dengan dana pemulihan korban, ibaratnya restitusi," kata Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu.
Dia mengatakan RUU TPKS, yang akan disahkan Pemerintah menjadi UU itu, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, korban tidak perlu mengajukan tuntutan atau permohonan lagi karena negara telah hadir.
"Ketika seorang warga negara menjadi korban kekerasan seksual, maka hak-hak korban adalah dilindungi oleh negara. Itu yang saya kira sisi positif dalam undang-undang ini, menjadikan negara hadir ketika suatu perbuatan itu terjadi," kata Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan itu.
Berita Terkait
Akademisi: DPR harus dengarkan suara insan pers terkait RUU Penyiaran
Selasa, 14 Mei 2024 17:29 Wib
Kementerian PAN RB: Konsep paruh waktu adil bagi tenaga honorer
Kamis, 27 Juli 2023 8:40 Wib
Kementerian PAN RB gandeng Unnes uji publik RUU ASN
Kamis, 27 Juli 2023 7:49 Wib
Media sosial akan diatur di RUU Penyiaran yang baru
Sabtu, 17 Juni 2023 5:31 Wib
Pekerja rokok proklamirkan dukungan kepada legislator yang peduli rakyat
Selasa, 6 Juni 2023 21:27 Wib
Timbulkan gejolak, warga tolak kunjungan ICTOH
Sabtu, 3 Juni 2023 11:12 Wib
Petani tembakau di Kabupaten Temanggung tak terpengaruh isu RUU Kesehatan
Jumat, 26 Mei 2023 1:35 Wib
MPSI minta pemerintah kaji ulang RUU Kesehatan Pengamanan Zat Adiktif
Rabu, 17 Mei 2023 15:53 Wib