Kudus (ANTARA) - Sebanyak 20 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan bantuan pengurusan sertifikat halal secara gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Untuk tingkat Provinsi Jateng, tercatat ada 500 pelaku UMKM yang dibantu mengurus sertifikat halal secara gratis, sedangkan Kudus mendapatkan alokasi sebanyak 20 UMKM," kata Konsultan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jateng Arif Budianto di Kudus, Rabu.
Ia menjelaskan para pelaku UMKM di Kudus yang mendapatkan bantuan pengurusan label halal tersebut, sudah bisa menggunakan pada produknya, mengingat tempat usahanya serta produknya sudah melalui tahapan audit untuk mendapatkan sertifikat halal.
Namun, ia mencatat ada pelaku UMKM yang gagal mendapatkan sertifikat halal, salah satunya pengusaha krupuk rambak, karena penyuplai bahan bakunya belum mengantongi sertifikat serupa.
Baca juga: Jateng dapat fasilitas akselerasi 1 juta sertifikasi halal
Menurut dia, masih ada Rumah Pemotongan Hewan (RPH), yang menyuplai bahan baku untuk pembuatan krupuk rambak, yang belum mengantongi sertifikat halal.
"Kalaupun pernah ada pelatihan penyembelihan hewan ternak secara halal, itu baru tenaganya sedangkan tempat RPH belum mengurusnya," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini terdapat perubahan kebijakan soal pengurusan label halal yang tidak lagi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan melalui BPJPH yang tetap bekerja sama dengan MUI.
Sementara itu, Tim Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI hanya sebatas penyelia dan bisa dilakukan oleh pihak universitas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan jumlah penerima bantuan sertifikat halal di Kudus bertambah dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020, kata dia, jumlah penerimanya ada 10 UMKM, kemudian tahun 2021 bertambah menjadi 17 UMKM, dan tahun ini bertambah lagi menjadi 20 UMKM.
"Tentunya sangat membatu sekali untuk pelaku UMKM, terutama yang memproduksi makanan dan minuman karena tidak perlu keluar biaya. Jika mengurus sendiri biayanya Rp650 ribu," ujarnya.
Baca juga: Kadin Kudus siap fasilitasi UMKM urus label halal
Baca juga: Kementerian BUMN dorong kuliner halal Kauman Solo inspirasi daerah lain
Berita Terkait
RI suarakan pemberdayaan perempuan di W20 Summit Brazil
Rabu, 9 Oktober 2024 15:58 Wib
PLN pastikan keandalan listrik di 20 lokasi pertandingan Peparnas 2024
Senin, 7 Oktober 2024 16:44 Wib
Shin Tae-yong tanggapi peluang Raven ke timnas senior
Senin, 30 September 2024 5:01 Wib
Prediksi Indonesia U-20 vs Yaman U-20
Minggu, 29 September 2024 15:59 Wib
KAI Purwokerto antisipasi 20 lokasi rawan gangguan alam
Jumat, 27 September 2024 11:00 Wib
Indeks kepuasan jamaah Haji 2024 capai 88,20, sangat memuaskan
Sabtu, 21 September 2024 21:15 Wib
Wali Kota Magelang lantik 20 ASN dan 2 direktur BUMD
Sabtu, 7 September 2024 23:51 Wib
Indonesia U-20 takluk 0-3 dari Korea Selatan
Minggu, 1 September 2024 21:29 Wib