Kota Pekalongan dorong vaksinasi jadi syarat PTM

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mendorong pihak sekolah melakukan vaksinasi terhadap para tenaga pendidik dan siswanya sebagai syarat dilakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin mengatakan bahwa vaksinasi menjadi bagian faktor penting untuk memastikan pembelajaran tatap muka bisa berlangsung dengan aman, selain mematuhi protokol kesehatan dan disiplin 5M.

"Selain melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin memakai masker, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun, vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan siswa akan menjadi bagian proses PTM agar bisa berlangsung aman," katanya.

Menurut dia, sebagian besar orang tua peserta didik banyak yang menginginkan anaknya bisa segera bersekolah tatap muka pada pandemi saat ini.

Namun, kata dia, hal yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai sekolah yang menyelenggarakan PTM , nantinya menjadi klaster baru penularan COVID-19.

"Kasus COVID-19 di Kota Pekalongan sudah melandai dan kondusif. Oleh karena itu, peran dari semua pihak ini sangat penting, tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, dinas pendidikan, atau pun dinas kesehatan saja untuk mengatur pelaksanaan protokol kesehatan, namun yang lebih penting adalah peran guru dan orang tua yang harus dilibatkan dalam mengawasi anak-anak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Afzan yang akrab disapai Aaf, mengatakan saat ini tingkat keterisian tempat tidur (BOR) sudah nol, tetapi status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Kota Pekalongan masuk Level 3 karena tingkat pencapaian vaksinasi masih dinilai rendah.

"Oleh karena itu, kami mendorong pihak sekolah bisa melakukan PTM dengan syarat wajib semua guru, komite dan siswa berusia 12 tahun ke atas sudah harus melakukan vaksinasi agar terbentuk kekebalan kelompok," katanya.

Ia mengatakan saat ini pencapaian vaksinasi bagi pelajar baru mencapai sekitar 70 persen, sehingga PTM yang sudah berjalan tidak bisa digelar 100 persen, yaitu hanya dapat dilakukan shifting (50 persen).

"Oleh karena itu, kami minta para guru dan komite bisa menjadi contoh dan pelopor kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan sekolah masing-masing, kepada peserta didiknya agar tidak ada klaster baru pada penyelenggaraan PTM," katanya.

Aaf menambahkan pihaknya juga mendorong masyarakat maupun siswa yang sudah memenuhi syarat divaksinasi dan tidak memiliki gangguan komorbit bisa turut melakukan vaksinasi agar PTM di Kota Pekalongan bisa berjalan sukses dan cakupan vaksinasi segera tercapai.